Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air turut diakui secara internasional atau dipandang manis di mata dunia.
Menurutnya, hal ini dibuktikan melalui Laporan Daya Saing Global atau Global Competitiveness Report 2024 yang menyebutkan bahwa peringkat daya saing Indonesia untuk pembangunan infrastruktur meningkat dari 34 menjadi 27 pada tahun ini.
"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27," kata Jokowi dalam acara GAPENSI di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dalam refleksi dan catatan 10 tahun pemerintahannya bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi setiap kebijakan selalu berfokus untuk masyarakat.
"Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan yang ada selain, tentu saja, kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat, karena kita memang sekarang ini berkompetisi bersaing dengan negara lain," ujarnya.
Berdasarkan laporan dari IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke peringkat 27 dari sebelumnya peringkat 34 pada 2023.
Baca Juga
Bahkan, peringkat Indonesia mengalahkan Inggris yang berada di peringkat 28, Malaysia yang berada di peringkat 34, Jepang yang di angka 38, Filipina di angka 52 dan Turki di 53.
Dikutip dari catatan IMD, peringkat daya saingnya didongkrak tinggi efisiensi bisnis (14), efisiensi pemerintah (23), dan performa ekonomi (24).
Kendati demikian, terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia dinilai lemah dalam ketersediaan infrastruktur, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan (61), pendidikan (57), sains (45), dan teknologi (32).
Di sisi lain, IMD mencatatkan bahwa terdapat torehan positif dari Indonesia dari sisi efisiensi bisnis yang terlihat dari masifnya ketersediaan tenaga kerja (2), efektivitas manajemen perusahaan (10), perilaku dan tata nilai masyarakat yang mendukung efisiensi perusahaan (12).
Meski begitu, finansial (25) dan produktivitas perusahaan (30) dianggap perlu ditingkatkan. Khususnya, nilai paling terpuruk dari indikator penilaian jatuh di efisiensi pemerintah terkait perundangan bisnis (42), seperti aturan perdagangan, persaingan, dan ketenagakerjaan.
