Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Swiss telah mengalokasikan pendanaan sebesar US$13,4 juta untuk Indonesia bersama dengan Bank Dunia ke dalam dana perwalian bernama Trust Fund Multi Donor. Hal itu dilakukan guna mendukung kemajuan infrastruktur perkotaan sebagai dampak laju urbanisasi yang tinggi di Indonesia.
Direktur Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cpta Karya Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto menjelaskan wadah yang dibentuk Bank Dunia tersebut juga membuka peluang bagi negara laiinnya di luar Swiss yamg memiliki komitmen mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaan..
Dwityo melanjutkan hibah tersebut akan digunakan untuk menyiapkan peta jalan peningkatan capacity building, kebijakan serta strategi dalam investasi infrastruktur perkotaan. Hal itu juga mencakup peningkatan pencapaian target 100-0-100 sanitasi dan air minum selama kurang lebih 6 bulan—8 bulan ke depan.
“Lewat hibah ini diharapkan nantinya bisa jelas action nyata apa yang harus kita lakukan siapa membiayai apa. Sebab saya tekankan untuk membangun infrastruktur ini bukan urusan PU saja, ada pemda, dan kementerian lainnya,” ujarnya Selasa (14/6/2016)
Hibah ini sangat dibutuhkan bagi Indonesia sebab berdasarkan rencana strategis anggaran Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR hanya mampu mengalokasikan Rp128 triliun dari total kebutuhan dana senilai Rp751 triliun hingga 2019. Oleh karenanya masih diperlukan sumber dana alternatif seperti swasta dan pihak lainnya.
Sekretaris Jendral PUPR Taufik Widjoyono juga mengungkapkan peran pemerintah daerah sangat strategis. Terutama dengan adanya desentralisasi perkembangan perkotaan semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Koordinasi diperlukan antara pemerintah pusat sebagai pembinaan dan pengawasan sedangkan pemerintah daerah juga harus menganggarkan biaya operasional, perawatan, dan rehabilitasi untuk keberlangsungan infrastruktur.
“Bagaimanapun juga kota-kota mempunyai anggaran yang sangat terbatas dengan PAD yang sedikit sementara anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai, karena itu kita juga memerlukan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara ini,” katanya.
Menurut data kementerian bank dunia kota-kota di Indonesia tak melakukan belanja yang cukup untuk infrastruktur. Antara pertengahan hingga akhir tahun 2000 ekonomi Indonesia berkembang rata-rata 5,8% tetapi investasi infrastruktur hanya meningkat 3%. Kondisi ini berbeda jauh dengan China yang berinvestasi 10% dari PDB untuk pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir.
Indonesia juga tercatat memperoleh hanya 4% pertumbuhan PDB untuk setiap 1% pertumbuhan urbanisasi dikarenakan kemcetan, polusi, dan resiko bencana akibat investasi infrastruktur yang kurang memadai.
Kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan Indonesia hanya menikmati sebagian kecil dari potensi manfaat kota yang bisa menjadi pusat inovasi perubahan dan pertumbuhan yang tinggi. Melalui infrastruktur penting seperti penyediaan air bersih, sanitasi, trasnportasi umum yang efisien dan perumahan terjangkau kota-kota di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan.
“Kita bisa mencontoh China dan Thailand yang melakukan investasi infrastruktur setiap tahun. Namun saya senang dalam pemerintahan Pak Jokowi sudah memberikan perhatian untuk infrastruktur, dan ini memberikan ruang untuk optimisme bahwa masa depan Indonesia, tidak akan terpusat di kota-kota besar saja,” ucapnya
Head of Economic Development Cooperation Kedubes Swiss untuk Indonesia Martin Stottele mengungkapkan lewat hibah ini kerja sama bilateral kedua negara dapat ditingkatkan. Indonesia bisa mengambil manfaat untuk pembiayaan infrastruktur perkotaan, mengeluarkan reformasi kebijakan yang dapat mempermudah investor dalam membangun inifrastruktur.
Martin juga mengungkapkan persoalan peningkatan laju urbanisasi di Indonesia yang belum bisa diimbangi oleh pembangunan infrastruktur mengakibatkan kinerja dan pelayanan infrastruktur perkotaan yang tak maksimal.
“Melalui dana perwalian ini kami mendukung upaya Indonesia unttuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan hidup dalam agenda nasional. Dana perwalian ini juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas seluruh lembaga da pemerintah daerah terkait perbaikan taraf hidup di daerah perkotaan,” ujarnya.
