Anggaran Transmigrasi Dipangkas, Mendes Minta Bantuan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo menyatakan dipangkasnya anggaran Kementerian hingga Rp2 triliun cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program kementerian, termasuk bidang transmigrasi.

Akan tetapi, menurutnya, hal tersebut bisa diatasi jika program transmigrasi didukung oleh beberapa lembaga dan kementerian yang menggelontorkan program pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Komunikasi kita dengan kementerian lain sangat bagus. Maka untuk pengembangan transmigrasi karena anggaran kita banyak dipotong, kita bisa sinergikan dengan kementerian lain,” ujarnya, Kamis (15/9/2016).

Dia mencontohkan,sebagian besar aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi bergerak di bidang pertanian. Untuk dapat mengembangkan satu komoditi tertentu, maka pengembangan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. “Kalau kita butuh pengembangan infrastruktur di kawasan transmigrasi, kita bisa ajak Kementerian “.

Selain itu lanjutnya, kawasan transmigrasi yang telah terbentuk menjadi desa juga harus mencoba untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga fokus memproduksi dan mengembangkan satu produk unggulan.

“Banyak desa yang sukses di Indonesia karena memiliki karakter yang sama, yakni punya produk unggulan tertentu dengan skala ekonomi besar. Ditambah lagi desa yang lebih sukses, desa tersebut terintegerasi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menteri Eko menjelaskan, transmigrasi adalah salah satu program yang mendukung nawacita ke tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Menurutnya, program transmigrasi telah banyak meraih kesuksesan dengan melahirkan daerah-daerah maju.

“Sejauh ini transmigrasi sudah berhasil melahirkan dua ibukota provinsi yakni Mamuju dan Kota Tanjung Selor. Kemudian, juga telah berhasil membentuk 104 ibukota kabupaten dan ribuan desa baru. Banyak juga anak-anak transmigran yang terbukti sukses,” ujarnya.

Dia mengatakan bukti keberhasilan program transmigrasi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni misalnya, yang mendukung program transmigrasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan di daerah.

“Pengembangan transmigrasi di Pesisir Selatan angat luar biasa. Hebatnya, bahkan kawasan transmigrasi di sana perkembangannya mengalahkan ibukota kabupaten. Transmigrasi adalah program yang mendukung program pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, untuk anggaran tahun depan, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan pihaknya memfokuskan pada program-program prioritas di mana masing-masing direktorat jenderal hanya memiliki dua hingga tiga program prioritas.

“Tujuannya agar fokus dan benar-benar terealisasi dengan maksimal,” ujarnya,.

Dia memaparkan, berdasarkan surat Menteri Keuangan No S-549/MK.02/3016 pada 30 Juni 2016 perihal pagu anggaran kementerian/lembaga dan penyelesaian rencana kerja anggaran kementerian/ lembaga tahun anggaran 2017, besaran pagu Kementerian Desa tahun depan hanya sebesar Rp5,36 triliun.

Menganggap pagu tersebut terlampau kecil, dalam rapat kerja tersebut, kementerian tersebut mengusulkan tambahan pagu anggaran 2017 sebesar Rp9,2 Triliun sehingga, secarakesleurhan pagu anggaran yang diusulkan menjadi Rp14,8 triliun.

Dia memaparkan, alokasi pagu di Kementerian Desa untuk setiap program, telah mengacu pada program prioritas nasional sesuai dengan kebijakan dana mengikuti besaran program yang ditetapkan. ().