Bisnis.com, JAKARTA:Menjelang pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) ke-7 yang akan digelar pada akhir Oktober 2016, namun hingga kini bursa calon Ketua Umum asosiasi yang menaungi perusahaan bongkar muat di seluruh Indonesia periode lima tahun kedepan itu masih sepi peminat.
Ketua Umum DPP APBMI periode 2013-2016, Sodik Harjono mengatakan hingga awal bulan ini belum ada bakal calon yang mendaftar sebagai calon Ketua Umum APBMI untuk masa bakti lima tahun mendatang.
“Sampai sekarang ini, belum ada yang secara resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum tersebut meskipun pelaksanaan Munas sudah direncanakan bakal di gelar pada 28 Oktober 2016. Kita mesti ikuti AD/ART organisasi bahwa calon yang hendak maju sebagai Ketua Umum harus mendaftar terlebih dahulu,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (3-10-2016).
Sodik mengatakan, kendati begitu pihaknya mendengar sejumlah nama pimpinan perusahaan bongkar muat (PBM) yang beredar dan disebut-sebut bakal bersaing pada ajang Munas ke-7 APBMI itu al; H.M. Fuadi (CEO Tubagus Group) yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP APBMI. Kemudian, Epiyardi Asda (Presdir PBM Kaluku Maritima Utama), dan Juswandi Kristanto (Presdir PBM Daisy Mutiara Samudera) yang juga kini menjabat Ketua DPW APBMI DKI Jakarta.
“Saya sendiri masih menunggu, namun soal pencalonan kembali sebagai Ketua Umum APBMI bagi saya tergantung bagaimana suara anggota dan PBM,”paparnya.
Dia mengatakan siapapun nantinya yang akan memimpin APBMI diharapkan dapat mengakomodir kepentingan seluruh anggota PBM di Indonesia di tengah persaingan usaha tersebut yang kian ketat, dan dapat menjalin kemitraan s yang harmonis dengan BUMN Pelindo I s/d IV, maupun instansi terkait dan stakeholders di pelabuhan.
Sodik mengatakan, peran PBM di pelabuhan sangat vital sebagai roda penggerak perekonomian nasional termasuk dalam melayani percepatan arus barang dari dan ke pelabuhan dan mendorong biaya logistik yang lebih efisien. “Apalagi saat ini masalah dwelling time di pelabuhan menjadi sorotan pemerintah untuk menurunkan cost logistik,”ujar dia.
