Bisnis.com, JAKARTA—Melalui Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) ke- XI di Jakarta pada 3-4 November 2016, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap permasalahan tata ruang di Tanah Air, sehingga konflik berkepanjangan mengenai tata ruang yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur bisa diatasi.
Ketua Umum IAP Indonesia Bernardus Djojoputro mengatakan konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini. Konflik tersebut disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif “Konflik tata ruang antar sektor yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur. Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang meliputi 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang,” kata Bernardus Djojoputro dalam siaran persnya..
Menurut dia, Indonesia masih tersandera oleh tumpang-tindih pengaturan lahan serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan.Hal ini menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara hingga ruang budaya.
IAP juga meminta pemerintah agar mempertegas komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan. Menurut Bernardus Djonoputro, hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.
Akhirnya, berbagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah kota bermunculan disebabkan karena pengaturan Rencana Tata Ruang tidak melalui bottom up planning yang komprehensif. Contoh, dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta dan kasus penggusuran masyarakat di kawasan bahari Penjaringan.
“Kita belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capasity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat maupun penyediaan perumahan rakyat,” tambahnya.
Bernardus Djojoputro mengatakan masukan tersebut merupakan wujud komitmen pengurus IAP dalam membantu pemerintah mengatasi kendala pembangunan infrastruktur, dimana kendala tersebut kerap disebabkan oleh konflik tata ruang lintas sektor yang berkepanjangan.
Sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir dalam kongres nasional itu sebagai narasumber seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Sofyan A. Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar. Dialog tersebut dikemas dalam sesi “ministerial dialogue, Indonesia Planning Outlook 2017”.
Sedangkan dalam “sesi mayors dialogue Indonesian Planning Outlook 2017” menampilkan sejumlah narasumber yang berkompeten mengenai tata ruang seperti Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Agam Ir. H. Indra Catri, Walikota Makassar Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Rido Matari Ichwan MCP, Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dr. Ir. Budi Situmorang MURP, serta Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin M.Sc.
“Keseluruhan narasumber itu dihadirkan guna memperoleh diskusi yang menyeluruh baik di tingkat nasional maupun daerah terkait isu strategis Indonesian Planning Outlook 2017,”ujar Bernardus Djonoputro. Diharapkan koordinasi lintas sektoral mengenai pengelolaan tata ruang wilayah dan kota di Indonesia bisa menjadi efektif dan berkelanjutan.
