Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatkaan banyak pelanggaran tata ruang Jabodetabek-Punjur yang secara tidak langsung menyebabkan banjir. Pelanggaran tata ruang itu misalnya alih fungsi hutan atau perkebunan menjadi perumahan atau tempat usaha.
"Kami melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres [Peraturan Presiden] 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (30/3/2025).
Nusron mengatakan hal itu setelah mengadakan rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait penangangan banjir di Jabodetabek-Punjur yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/03/2025).
Politisi Golkar itu menyebutkan pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemanfaatan lahan yang tak sesuai pada tata ruang. Misalnya, seperti yang awalnya hutan atau perkebunan, telah beralih fungsi menjadi perumahan, bahkan tempat usaha.
Dia menargetkan penangan masalah tata ruang itu selesai pada tahun ini. Pemerintah akan menggunakan pendekatan kemanusian untuk mereka yang sudah membangun.
"Terhadap yang sudah punya alas hak, kita akan cek satu per satu, kalau prosesnya tidak prudent, tidak proper, tidak compliant, akan kita dekati untuk membatalkan sendiri sertipikatnya. Tapi kalau sertipikatnya solid, maka kita akan lakukan tahapan Pengadaan Tanah," tambahnya.
Baca Juga
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya mengundang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat. Nantinya setelah Idulfitri, akan dilangsungkan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.
