Bisnis.com, DENPASAR—Presiden Joko Widodo akan terus ke bawah untuk menyadarkan wajib pajak atau yang belum punya nomor pokok wajib pajak meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dan ikut program amnesti pajak.
Kebijakan itu akan diambil, karena jumlah kepesertaan wajib pajak dalam program amnesti baru sebanyak 481.000 wajib pajak atau 2,5% dari total wajib pajak yang terdaftar sekitar 20 juta wajib pajak.
“Itu kecil sekali, oleh karena itu masih ada potensi besar untuk menyadarkan agar semua ikut tax amnesty,” tutur Jokowi seusai sosialisasi Tax Amnesty kepada pengusaha Bali, di Nusa Dua, Rabu (7/12/2016).
Hadir dalam sosialisasi ini sekitar 2.000 undangan yang diperkirakan 1.200 di antaranya merupakan pengusaha di sektor pariwisata. Jokowi hadir didampingi Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi, serta sejumlah dirut bank BUMN.
Presiden menyatakan tidak akan mematok target dalam bentuk angka, tetapi mengharapkan pada periode kedua ini jumlahnya akan seperti ketika periode pertama. Secara khusus, diharapkan pada minggu kedua dan ketiga Desember ini sudah terjadi lonjakan seperti keinginan pemerintah.
Dia menegaskan penyadaran dilakukan secara kontinyu, karena sebetulnya dana yang dimiliki masyarakat sangat besar sehingga seharusnya negara tidak perlu mencari pinjaman dana ke negara-negara lain. Jokowi menekankan akan berusaha maksimal menyadarkan pemilik uang untuk merepratriasi uangnya ke Indonesia.
Disampaikan oleh presiden tekanan ekonomi global dan eksternal dirasakan oleh semua negara yang mengalami perlambatan. Kondisi tersebut menyebabkan semua negara berebut investasi, atau capital inflow dan perebutannya sangat sengit.
Adapun Indonesia, sebetulnya memiliki banyak sekali uang yang dimiliki masyarakatnya, tetapi disimpan di luar negeri. Jokowi mengungkapkan berdasarkan data Kemenku, diperkirakan ada Rp11.000 triliun berada di luar negeri, meskipun dia memperkirakan jumlahnya bisa dua kali lipat dari jumlah tersebut.
“Bayangkan, bayangkan, kalau separu WP ikut tax amnesty, tidak perlu pinjam-pinjam uang, tidak perlu rebutan uang luar, atau arus investasi. Tidak perlu. Oleh sebab itu saya turun sendiri, untuk menyadarkan betapa pentingnya uang itu bagi negara, sangat penting sekali baik untuk infrastruktur, perkebunan maupun pertanian,” jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kesungguhan dari wajib pajak untuk ikut program tax amnesty, karena dana yang masuk akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan nasional. Diakuinya, nilai deklarasi hingga dana repratriasi yang masuh sudah besar, tetapi masih sangat bisa untuk dinaikkan dari pencapaian saat ini.
Secara khusus Sri Mulyani menyoroti potensi Bali karena perekonomiannya tumbuh di atas 6% ditopang oleh sektor pariwisata yang sangat-sangat tangguh tidak terdampak jatuhnya harga komoditas ataupun berbagai gonjangan dunia. Kondisi tersebut memberikan peluang untuk menarik semakin banyak wisatawan datang ke pulau ini untuk berwisata.
“Makin orang stress makin ingin orang wisata karena dia harus menguragi stresnya. Jadi kalau berdoa, negara didunia gonjang-gonjang orang stress, Bali pasti kebanjiran turis,” tuturnya.
Karena itu, Sri Mulyani meminta pengusaha di Pulau Dewata untuk ikut tax amnesty, karena diskon pajak yang diberikan oleh pemerintah sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan program serupa di negara lain.
Berdasarkan data Kanwil DJP Bali, dana tebusan amnesti pajak yang sudah masuk untuk di wilayah ini mencapai Rp733 miliar. Adapun dana deklarasi dalam negeri mencapai Rp35,7 triliun, sedangkan deklarasi luar negeri Rp2,4 triliun.
Sementara untuk dana Repatriasi yang sudah dilaporkan senilai Rp249 miliar. Adapun jumlah wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty sebanyak 12.296 surat pernyataan harta (SPH), masih sangat rendah dibandingkan total wajib pajaknya.
Sri Mulyani memaparkan meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali dan Nusra menyampaikan SPT agak lebih bagus dibandingkan nasional, tetapi pencapaian itu masih berpotensi ditingkatkan. Pasalnya, masih ada sebanyak 269.102 WP belum menyerahkan SPT-nya.
“Jadi saya ingin sampaikan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk Bali nusra,” jelasnya.
