Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha mikro dalam upaya memperluas pasar melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce).
Akhir pekan kemarin, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akhir pekan kemarin meluncurkan program E-Smart Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bertujuan memperkuat akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Ketua Umum Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menilai kebijakan tersebut kurang efektif. Pasalnya, saat ini pelaku usaha mikro juga membutuhkan akses pasar untuk mengembangkan bisnis.
“Tujuan dari program pemerintah kan untuk memberikan akses pasar sehingga kami berharap pelaku usaha mikro juga dilibatkan dalam progam pemerintah tersebut,” kata Ikhsan kepada Bisnis, Senin (30/1).
Ikhsan mengatakan para pelaku usaha mikro saat ini membutuhkan perluasan pasar dengan biaya yang murah. Tujuannya, menurut dia agar bisnis sektor itu dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Dia menjelaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan pemerintah untuk mengembangkan pemasaran bagi usaha mikro melalui perdagangan elektronik. Padahal, menurutnya, hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
“Poin ini terkait kesempatan usaha bagi pelaku UMKM dan itu menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan,” jelas Ikhsan.
Dalam skema program E-Smart IKM, pelaku usaha kecil dan mikro yang telah memiliki izin usaha dapat mengajukan untuk mengikuti seleksi untuk masuk ke marketplace yang menjadi mitra dalam program itu.
Saat ini, baru satu pelaku e-commerce yang menjadi penyedia hosting gratis bagi IKM.
Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Aulia Marinto mengungkapkan para pelaku e-commerce siap mengakomodisasi program tersebut.
“Kalau dari sisi kami baik mikro, kecil, maupun menengah tidak dibedakan. Selama dia bisa dan mau memanfaatkan platform tersebut kami persilahkan,” kata Aulia saat dihubungi Bisnis, Senin (30/1).
Aulia mengatakan saat ini yang terpenting adalah bagaimana sosialisasi dan edukasi yang dilakukan agar para pelaku usaha dapat mengoptimalkan pemasaran melalui perdagangan elektronik. Menurutnya, pemahaman tersebut perlu ditingkatkan pelaku UMKM.
Dihubungi secara terpisah, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengungkapkan program tersebut sesuai dengan nomenklatur dari instansi yang dipimpinnya.
“Untuk pembinaan UMKM tanggung jawabnya berada di tangan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kami memang bertugas membina Industri Kecil dan Menengah,” kata dia saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (30/1).
Gati menambahkan pihaknya tak menutup kerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tujuan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.(137)
