Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendukung upaya pemberantasan adanya dugaan pungutan liar terhadap layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Kepabeanan BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan sudah cukup lama masalah tarif layanan kargo impor LCL di Priok menjadi beban biaya tinggi logistik.
"Ini terjadi karena tidak ada acuan tarifnya sehingga importir terkena praktik kutipan liar di lapangan untuk kargo impor itu," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/1/2017).
Dia mengungkapkan Ginsi sudah sering menyampaikan keluhan itu kepada instansi terkait di pelabuhan maupun pada Kemenhub namun hingga kini tidak ada respons. "Silahkan saja kalau perlu Tim Saber Pungli yang turun tangan di Priok," tuturnya.
Ketua Bidang Hukum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Yusril Yusuf mengatakan mengemukakan tarif layanan kargo impor LCL yang dibebankan kepada pemilik barang/importir di Priok sudah melalui kesepakatan bisnis atau b-to-b saat order hendak dilaksanakan.
"Semuanya ada kesepakatan termasuk soal invoice layanan itu. Jadi tidak ada pungli dalam kegiatan ini," ujarnya kepada Bisnis.
Sebelumnya, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dan transportasi (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli turun tangan guna memberantas praktik biaya tinggi pada layanan kargo impor berstatus less than container load/LCL di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok, M Qadar Jafar mengatakan, perusahaan PPJK di pelabuhan Priok selama ini menjadi bulan-bulanan para pemain konsolidator kargo impor yang juga memakai bendera perusahaan forwarder karena tarif layanan kargo tidak bisa dikendalikan.
