Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mempertegas komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Menteri Susi mengajak PBB dan UE antara lain untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.
"Pelarangan atau pembatasan ini adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini," kata Susi Pudjiastuti dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/2/2017).
Menteri Susi yang menyatakan hal tersebut dalam ajang World Ocean Conference (WOC), Jumat (24/2) berpendapat, pihaknya telah menerapkan "economy blue", yaitu pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan.
Dengan demikian, lanjutnya, jadi antara pertumbuhan perekonomian dengan aktivitas kelestarian itu dapat jalan berbarengan sehingga ekosistem sumber daya kelautan juga bakal memperkuat produktivitas.
Ia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000 Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang dari seluruh negara di dunia.
Namun, ujar dia, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia.
Sebelumnya, Republik Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kerja sama regional dalam mempromosikan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan di berbagai ekosistem laut nusantara yang memiliki keragaman biota sangat tinggi.
"Kami memiliki tantangan di bidang kelautan yang serupa secara bersama sehingga diperlukan solusi bersama," kata Duta Besar AS untuk RI, Joseph Donovan, dalam acara Forum Investasi dan Bisnis di KKP, Jakarta, Kamis (16/2).
Menurut Donovan, Indonesia memiliki peran yang penting dalam dunia kemaritiman global, dan pihaknya juga mendukung pemerintahan RI dalam rangka melestarikan keanekaragaman ekosistem lautnya yang unik dan sangat indah.
Dubes AS mengemukakan, pihaknya juga memiliki program kemitraan regional baru yang berguna antara lain memperkuat pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, mempromosikan perikanan yang berkelanjutan, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut di wilayah Asia-Pasifik.
Program yang dinamakan "The Oceans and Fisheries Partnership" merupakan kemitraan antara Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) dengan Pusat Pembangunan Perikanan Asia Tenggara (SEAFDEC).
Tulang punggung program adalah pengembangan dan implementasi dari sistem dokumentasi hasil tangkap dan ketertelusuran yang berkelanjutan secara finansial dan spesifik per negara.
Sistem ketertelusuran itu juga dapat mencegah perdagangan ilegal, meningkatkan efisiensi industri perikanan, menyediakan informasi akurat, meningkatkan kebijakan yang berlandaskan bukti dan pengambilan keputusan untuk penegakan hukum, serta membantu mengamankan hak dan kesejahteraan nelayan.
Susi Minta Dunia Dukung Pemberantasan Illegal Fishing
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa untuk mempertegas komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
6 menit yang lalu
Emiten Farmasi Dibayangi Impak Depresiasi Mata Uang pada 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
30 menit yang lalu
Pertamina Group Siaga Layani Masyarakat Saat Nataru 2024-2025
35 menit yang lalu