Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok bersama seluruh stakeholders terkait menyiapkan tiga opsi sebagai antisipasi rencana mogok para pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera mengatakan dalam rapat koordinasi mengantisipasi aksi mogok tersebut yang digelar di kantor OP Tanjung Priok, Senin Sore 24 Juli 2017 telah diputuskan untuk mengambil dua-tiga opsi sebagai antisipasi mogok kerja para pekerja JICT itu.
"Rapat kordinasi itu diikuti manajemen Pelindo II, seluruh Pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan stakeholders lain,"ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/7/2017).
Nyoman menyebutkan, tiga opsi antisipasi itu yakni; Pertama, akan dilakukan pengalihan kegiatan sandar kapal dan bongkar muat peti kemas ekspor impor dari terminal JICT ke terminal peti kemas lainnya di Pelabuhan Priok jika aksi mogok benar-benar terjadi.
Kedua,berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Priok untuk melakukan rekayasa lalu lintas truk terkait pergerakan barang dan peti kemas di dalam dan luar pelabuhan Priok supaya tetap terjamin kelancaran arus barang dan bongkar muat.
Ketiga, semua pihak harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
Wakil Ketua Bidang angkutan Peti Kemas Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Sunarno mengatakan asosiasinya sudah meminta agar manajemen JICT memberikan kepastian pelayanan kapal jika aksi mogok terjadi.
Dia menyebutkan, INSA Jaya sudah berkirim surat resmi pada Senin 24 Juli 2014 mengenai hal itu.
"Kami ingin dapat kepastian langkah strategis apa yang akan diambil manajemen JICT jika mogok terjadi. Kepastian ini penting untuk kami sampaikan kepada principal atau keagenan kami untuk menghindari kerugian yang lebih besar," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/7/2017).
Pekerja pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mengancam melakukan mogok kerja selama satu minggu yakni pada 3-10 Agustus 2017.
Hal tersebut tertuang dalam pemberitahuan resmi SPJICT No: SPJICT/PBT/136/VII/2017 yang ditandatangani Ketua Umum SPJICT Nova Sofyan Hakim dan Sekjen SPJICT Mokhammad Firmansyah pada 21 Juli 2017.
Alasan mogok, sebagaimana dalam surat SPJICT itu karena Pelindo II maupun manajemen JICT tidak menjalankan hasil Risalah 9 Mei 2017 yang sudah disepakati dengan SPJICT.
Setelah melalui Rapat Pleno Pengurus SPJICT, maka diputuskan untuk melaksanakan aksi industrial berupa mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.
Alasan mogok kerja SPJICT itu juga untuk memprotes adanya pembayaran rental cost/fee perpanjangan konsesi JICT yang belum sah secara hukum, tetapi tetap dilakukan oleh pengusaha sehingga mengakibatkan pengusaha tidak memberikan hak pekerja sesuai PKB dan atau kesepakatan serta mengakibatkan turunnya kesejahteraan pekerja JICT.
Surat pemberitahuan mogok SPJICT itu juga dikirimkan kepada antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Meneg BUMN, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen PHI Kemenaker, CEO Hutchison Port Indonesia, Direksi Pelindo II, Kapolda Metro Jaya, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, serta seluruh pelanggan JICT.(K1)
