Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan telah memberikan prioritas kepada perusahaan ‘pelat hitam’ alias swasta untuk turut terlibat dalam pembangunan proyek-proyek Pemerintah.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden World Bank Jim Yong Kim yang meminta Pemerintah Indonesia berhenti memberikan keistimewaan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan oleh Darmin usai mendampingi Presiden Joko Widodo menemui delegasi World Bank di Istana Merdeka, Rabu (26/7/2017)
"Presiden Kim menyatakan ada persepsi di luar bahwa peranan swasta itu perlu diberi lebih besar. Kami sudah tunjukkan angkanya, sebetulnya 57%, lebih dari 50% proyek strategis kita itu yang membiayai swasta. Presiden Kim bilang itu hanya persepsi, saya enggak bilang itu benar. Persepsi ya perlu didengarkan juga," katanya.
Dia menuturkan Pemerintah selalu membuka peluang baik swasta maupun BUMN untuk mengambil proyek-proyek yang dinilai menguntungkan. Dua entitas itu, kata Darmin, terbuka dalam menentukan proyek.
Akan tetapi, Darmin mengakui Pemerintah memang mengutamakan perusahaan pelat merah untuk menangani proyek-proyek yang mendesak. Hal ini, lanjutnya, mempertimbangkan kecepatan dalam pelaksanaan proyek.
Baca Juga
"Kalau swasta persiapannya bisa 2 tahun, baru mulai ditawarkan, feasibility study dulu. Tapi kalau BUMN, mungkin bisa kerjakan. Tapi kami terima ada persepsi, kami juga dengar BUMN itu terlalu besar peranannya, tapi ya kita mengatakan dalam hal kita perlu, apalagi kalau mendesak."
