Bisnis.com, JAKARTA -- Suasana mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mulai memanas, menyusul langkah Direksi PT. JICT yang melakukan sterilisasi di area mogok dan memblokade pintu masuk kantor JICT dengan menempatkan petugas keamanan swasta, sejak pukul 07.00 WIB, Senin (7/8/2017).
SIMAK : Baru Dilantik, Anggota DPR Ini Dilaporkan Selingkuh ke MKD
Ini merupakan hari ke-5, mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SPJICT). SPJICT sendiri berencana menggelar aksi mogok selama 3-10 Agustus 2017.
Pantauan Bisnis,Senin (7/8/2017) ratusan pekerja JICT yang sudah datang ke kantor sejak pagi hari ini tetap melakukan aksi mogok dengan cara berkumpul dan hanya duduk-duduk di area lapangan parkir di depan lobi kantor JICT.
Sempat beberapa kali terjadi ketegangan dan adu mulut antara pekerja yang melakukan mogok dengan petugas keamanan yang diterjunkan oleh Pelindo II dan manajemen JICT yang melakukan barikade sterilisasi area mogok.
Sekjen SPJICT, Mokhammad Firmansyah Sukardiman mengatakan, kondisi dan situasi hari ini semakin membuktikan langkah represif yang ditempuh Direksi PT.JICT.
"Direksi JICT malah semakin represif dan arogan dengan melakukan sterilisasi area mogok di kantor JICT pada Senin pagi (7/8/2017) pukul 07.00 WIB," ujarnya, Senin (7/8/2017).
Menurut Firmansyah, Direksi JICT justru terus bertahan dengan kerugian pengguna jasa yang semakin besar, bahkan 6-7 kali lipat lebih besar daripada hak ratusan pekerja yang diwanprestasikan akibat perpanjangan kontrak ilegal JICT jilid II yang sudah disampaikan BPK lewat hasil audit investigatif.
Dukungan
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menyatakan dukungan pada pemogokan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Mogok kerja buruh operator bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, itu merupakan bentuk protes terhadap kerjasama perpanjangan tahap II dengan Hutchison Port Holding," ujarnya melalui siaran pers KPBI yang diperoleh Bisnis, Senin (7/8/2017).
KPBI yakin mogok SP JICT merupakan upaya untuk mencegah kerugian negara. Pemogokan yang berlangsung pada 3-10 Agustus 2017 itu bahkan memiliki dasar dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Baca Juga
Pada Juni 2017, BPK mengumumkan pada Juni perpanjangan kerjasama pengelolaaan dan pengoperasian pelabuhan PT.JICT dengan PT. Hutchison pada 2019-2039 merugikan negara hingga Rp 4 triliun.
"Pemogokan SP JICT merupakan upaya menggugat kerjasama yang janggal tersebut," kata Ilhamsyah.
BACA : Kapan Rizieq Syihab Pulang? Ini Kata Dirjen Imigrasi
Menurut dia, kerja sama yang melibatkan investor dari luar negeri itu mengabaikan mekanisme para pemegang saham, termasuk di dalamnya pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Dia mengatakan, penunjukan PT. Hutchison juga berlangsung tanpa pertanggungjawaban publik yang terbuka. Alhasil, JICT sebagai perusahaan pelat merah semakin merugi dengan pengeluaraan kerja sama pada PT. Hutchison yang tidak diperlukan.
Konfederasi ini juga mengapresiasi perlawanan SP JICT sebagai contoh dari protes perusahaan negara yang mengutamakan kepentingan nasional. Ini karena mogok bertujuan untuk menyelamatkan pelabuhan, sebagai aspek strategis bangsa.
Dengan kata lain, ujar Ilhamsyah, persoalan perburuhan dapat berjalan seiringan dengan tuntutan perbaikan pada sektor ketenagakerjaan.
"Kami juga mengecam kampanye-kampanye hitam untuk menyerang atau menyudutkan perjuangan SP JICT," ujar dia.
