Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penyesuaian threshold atau ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM bakal menjadi salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah di bidang perpajakan tahun depan.
Rencana tersebut mengonfirmasi kabar yang berhembus belakangan ini terkait revisi batasan Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Adapun, rencana penyesuaian tersebut terkait dengan perluasan basis pajak dan upaya untuk menggenjot rasio pajak yang sampai saat ini masih di bawah 11%.
Adapun, jika merujuk Nota Keuangan yang dikutip Bisnis Rabu (16/8/2017), fokus pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak yakni mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi.
Untuk mendukung hal itu, pada tahun yang sama pemerintah juga berencana menyelesaikan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
Soal target penerimaan, dalam RAPBN 2018 penerimaan perpajakan dipatok di angka Rp1.609,3 triliun atau lebih tinggi dibandingkan APBNP 2017 senilai Rp'1.472,7 triliun. Penerimaan tersebut ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp852,9 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp535,3 triliun.
