Bisnis.com, BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tuntas bulan ini. Saat ini lahan yang telah dibebaskan seluas 15.502 meter persegi.
Manajer Humas PT KAI Daop II Bandung Joni Martinus mengatakan, sisa lahan yang harus dibebaskan mencapai 17.866 meter persegi yang berada di Mekarsari, Bandung Barat. Rencananya, pada 6 September nanti pihaknya melakukan eksekusi lahan bila ada bangunan yang belum dibongkar.
"Sampai saat ini masih banyak bangunan yang masih belum di bongkar di daerah tersebut," ujarnya pada Minggu (3/9/2017).
Perusahaan plat merah ini terus melakukan negosiasi. Tak dipungkirinya ada warga yang menolak, tapi sudah diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan warga siap membongkar bangunannya sendiri.
Menurutnya, pembebasan lahan terdampak pembangunan kereta cepat dilakukan secara bertahap. Dari sekian titik lahan yang harus disterilkan untuk tranportasi publik darat itu, daerah Mekarsari yang paling banyak hunian warganya.
"Lahan yang kami siapkan untuk proyek itu mencapai 33.368 meter persegi dengan jumlah 245 bangunan. Lahan itu membentang dari Bandung raya hingga perbatasan Jawa Barat-Jakarta," ucapnya.
Pemerintah berharap proyek kereta cepat selesai pembangunannya pada 2019 mendatang. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) memastikan pembangunan masih berjalan terus. Proyek ini diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp68 triliun.
Sementara itu, DPRD Kab Bandung Barat justru menolak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat yang disodorkan Bupati Bandung Barat, Abubakar.
"Secara lisan Bupati sudah memberitahu saya pembahasan revisi RTRW karena adanya Kereta Cepat mesti selesai Maret 2018. Tapi saya pastikan DPRD tidak akan membahasnya," kata Ketua DPRD Kab Bandung Barat Aa Umbara.
Aa menilai kereta cepat hanya akan dinikmati segelintir orang berduit, sementara masyarakat Bandung Barat yang dilintasi rel kereta cepat hanya menjadi penonton.
"Apa keuntungan masyarakat Bandung Barat dengan terbangunnya kereta cepat? Tidak ada," ucapnya.
Meskipun proyek nasional, dirinya tidak mau begitu saja mengikuti aturan dari pusat selama itu berdampak negatif terhadap masyarakat Bandung Barat. Bahkan dirinya siap menjadi yang terdepan dalam penolakan revisi Perda tersebut.
"Kalau proyek itu tetap mau dipaksakan silahkan asal jangan lewat Kab Bandung Barat," ujarnya.
Menurutnya, kontur tanah wilayah di KBB harus menjadi perhatian karena banyak perbukitan. Sehingga srcara teknis apakah dengan kecepatan kereta di atas 200 km/jam aman atau tidak.
Belum lagi jika bicara penerima manfaat, siapa yang diuntungkan dengan kehadiran KA cepat. Tentunya adalah para pemilik modal besar mengingat wilayah timur Kota Bandung saat ini sedang dikembangkan dengan kehadiran Sumarecon di Gedebage.
"Kalau waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya setengah jam, maka hanya kota besar saja yang akan dikenal dan diuntungkan. Sedangkan daerah lainnya tidak mendapatkan manfaat," ucapnya.
Saat ini payung hukum untuk RTRW di Walini tengah diusulkan dan masuk dalam pembahasan bersama DPRD dan ditargetkan dapat rampung pada Maret 2018. Dalam Perda itu, nantinya akan dijabarkan lebih detail soal penataan wilayah di area tersebut.
