Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian mengusulkan alokasi subsidi pupuk ditambah seiring dengan luas tanam tanaman pangan yang meningkat signifikan sejak dua tahun lalu.
Usulan ini disampaikan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (29/1/2017). Rapat dengar pendapat ini sekaligus monitoring dan evaluasi kebijakan subsidi pupuk melalui Kartu Tani untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Micahel Wattimena dihadiri Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pending Dadih Permana, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Momon Rusmono, Direktur Utama PT Pertani (Persero) Wahyu, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Syaiful Bahri, Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, dan lain lain.
Gatot menyampaikan luas tambah tanam pada tanaman pangan meningkat signifikan, tetapi alokasi subsidi pupuk tetap. Hal ini menyebabkan seringkali terjadi kekurangan pupuk di beberapa wilayah. Penambahan luas tanam salah satunya didorong oleh tanaman jagung.
Dia menyebut luas tanam sebesar 21,9 juta ha pada 2017, meningkat dari 2016 sebesar 20,8 juta ha, 2015 sebesar 19,06 juta ha, dan 2014 sebesar 18,6 juta ha. Namun, alokasi subsidi pupuk selama kurun waktu itu tetap 9,5 juta ton.
"Kalau target pertumbuhan naik, maka alokasi subsidi pupuk juga harus proporsional," kata dia.
Oleh karena itu, Gatot mengusulkan ke Komisi IV DPR agar alokasi subsidi pupuk meningkat. "Ini wujud keberpihakan untuk sektor tanaman pangan," imbuhnya.
