Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berharap program Padat Karya Tunai yang melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan di wilayahnya, dapat menurunkan kemiskinan yang mencapai 13,47% dari jumlah penduduk desa.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan mengupayakan pengurangan penggunaan kontraktor dalam proyek desa, sehingga dapat mempekerjakan masyarakat desa.
"Kalau pengawasan, nantinya akan Dinas Pekerjaan Umum setempat atau pendamping yang paham tentang proyek yang dibangun," terangnya dalam konferensi pers Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Selasa (10/1/2018).
Namun, pihaknya akan tetap berupaya agar kualitas proyek yang dibangun tetap terjaga walaupun tidak menggunakan kontraktor yang sering menggunakan tenaga kerja ahli dari luar wilayah.
"Bahkan, kalau bisa bahan baku yang digunakan diusahakan menggunakan bahan yang ada di wilayah pembangunan tersebut," lanjut Bambang.
Program Padat Karya Tunai tidak hanya diterapkan untuk proyek kecil yang ada di pedesaan, tapi nantinya juga akan diarahkan kepada proyek nasional yang berada di desa-desa. Dalam implementasi program ini, sebanyak 30% dana proyek kembali ke masyarakat dalam bentuk upah dan 70% lainnya untuk keperluan belanja proyek.
Padat Karya Tunai ditargetkan mencapai 1.000 desa di 100 kabupaten/kota. Wilayah yang menjadi prioritas adalah desa pasca bencana, rawan pangan dan pasca konflik.
Di sisi lain, Bambang mengakui tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dan penurunannya pun tidak akan tajam seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Cuma ini merupakan kesempatan terbaik, memang tidak harus sampai ke 9.5%. Cuma yang paling penting adalah jumlah absolutnya yang ingin dikurangi," paparnya.
