Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) angkat bicara mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus alih daya atau outsourcing.
Wakil Ketua Umum ABADI Yoris Rusamsi menyampaikan, sudah saatnya regulasi diarahkan pada pengawasan agar implementasi outsourcing di Indonesia lebih baik kedepannya.
“Sudah saatnya regulasi diarahkan pada pengawasan agar implementasi outsourcing lebih baik,” kata Yoris dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/5/2025).
Dia menjelaskan, outsourcing yang berkembang di berbagai negara sejatinya merupakan strategi yang memberikan keunggulan kompetitif, baik melalui fleksibilitas operasional, efisiensi biaya, hingga adaptasi terhadap dinamika pasar tenaga kerja.
Sayangnya, praktik outsourcing di Indonesia kerap menjadi perdebatan lantaran pelaksanaannya tidak selalu dibarengi dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai.
“Di sinilah pentingnya regulasi yang kuat dan implementasi yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 memperkuat urgensi pembenahan tersebut. MK dalam putusannya mendorong ditetapkannya kriteria alih daya secara lebih terstruktur serta harmonisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Langkah ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menyusun regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri, yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak.
“Jadi mari kita patuhi amanah dari MK dan fokus pada pengawasan yang lebih baik agar implementasi outsourcing dapat terawasi dan berjalan lebih efektif,” tuturnya.
Menurutnya, ketika dilakukan dengan benar, alih daya tidak hanya mampu menjawab kebutuhan efisiensi industri, tetapi juga menciptakan ruang perlindungan yang adil bagi tenaga kerja.
Adapun, kata dia, sejumlah pelaku industri telah memulai langkah-langkah korektif melalui peningkatan transparansi, audit internal, serta penerapan standar etik dalam pengelolaan tenaga kerja alih daya.
Lebih lanjut, Yoris mengatakan isu alih daya semestinya tidak dilihat dalam kacamata legal formal, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk menata ulang sistem outsourcing agar mampu menjawab tuntutan globalisasi tanpa kehilangan pijakan pada keadilan sosial dan perlindungan pekerja,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja.
“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
