Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah harus membuat prioritas dari alokasi dana pendidikan yang dianggaran setiap tahun. Termasuk dari program Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP.
Pengamat Pendidikan Darmaningtyas mengatakan, selama ini yang terjadi pengalokasian dana LPDP diberikan pada proposal yang memenuhi persyaratan tanpa melihat bidang pendidikan.
Hal itu akan tidak efektif jika dilanjutkan pada anggaran dana abadi yang saat ini sedang direncanakan.
"Sebaiknya saat ini pemerintah fokus pada kajian tujuan, implementasi LPDP. Sehingga kekurangan dari program yang sudah berjalan tidak akan terulang," katanya, Kamis (11/1/2018).
Darmaningtyas mengemukakan, dulu mimpi adanya dana abadi pendidikan untuk mempercepat 30.000 doktor di Indonesia. Namun, saat ini persoalan bukan lagi sudah mencapai jumlah tersebut atau belum tetapi lebih penting menjaga program berjalan agar sesuai koridor.
Dirinya mengatakan saat ini persoalan Perguruan Tinggi atau PT ada dua yakni di bawah Kemenristekdikti dan Kemenag yang memiliki kebutuhan berbeda. Sehingga penting adanya prioritas sektor mana yang ingin pemerintah genjot.
Darmaningtyas mencontohkan jika ingin lebih menggenjot sains dan teknologi maka alokasi dana yang lebih besar harus diarahkan pada bidang tersebut. Sehingga anggaran bisa dibagi menjadi dua dengan alokasi 60% untuk bidang-bidang prioritas dan 40% lainnya.
"Selain untuk PT, anggaran dana abadi juga harus mampu menjangkau akses anak daerah untuk mendapatkan pendidikam dasar sehingga tidak ada lagi kisah mahasiswa kampus ternama yang DO karena persoalan keluarga," katanya.
Sementara itu, untuk pendidikan vokasi yang diarah Presiden saat ini juga harus memperjelas konsep yang akan dikembangkan. Pada intinya semua harus bermuara pada satu yalni sesuai kebutuhan pembangunan yang ingin dicapai Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah memastikan akan segera membentuk lembaga profesional yang mengelola dana abadi pendidikan sebagai gagasan mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik.
