Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki payung hukum yang jelas untuk membentuk unit-unit usaha.
Eko mengatakan, selain membentuk unit usaha, BUMDes bisa bekerjasama dengan koperasi, perusahaan BUMN dan perusahaan swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
“Kami berkonsultasi dengan Mahkamah Agung untuk kejelasan status hukum BUMDes, bahwa BUMDes bisa mempunyai unit usaha dalam bentuk badan hukum,” kata Eko dari rilis diterima Bisnis Jumat (23/2/2018).
Dia segera akan mensosialisasikan kepada BUMDes seluruh pengurus BUMDes yang selama ini kesulitan membentuk uni usaha karena dianggap tidak berbadan hukum.
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufik Madjid mengatakan, BUMDes bisa membentuk unit usaha lain dan koperasi sesuai dengan UU No. 4/2014 tentang Desa.
“Ada pasal-pasal yang menjelaskan dengan detik bahwa BUMDes bisa membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sejalan dengan UU Desa,” ujarnya.
BUMDes Bisa Bentuk Unit-unit Usaha dan Koperasi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki payung hukum yang jelas untuk membentuk unit-unit usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Yanuarius Viodeogo
Editor : Sutarno
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

3 jam yang lalu
Auto Companies Stand Firm as Industry Eyes Rebound

4 jam yang lalu
Risks Behind Indonesia's Negotiations to Ease Trump's Tariffs
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
