Bisnis.com, JAKARTA -- Dua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia yang selama ini berselisih melakukan rekonsiliasi untuk mengejar target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Program Satu Juta Rumah.
DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akhirnya memutuskan perselisihan dua kubu DPP, antara DPP Apersi di bawah Kepengurusan Junaedi Abdillah dan DPP Apersi di bawah Kepengurusan Endang Kawidjaja, dianggap selesai.
Secara administratif, Ketua Umum DPP Apersi diberikan kepada Junaedi Abdillah. Hasil pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya tim rekonsiliasi dan penyatuan DPP Apersi.
Apersi sempat terpecah menjadi dua kubu sejak gagalnya musyawarah nasional di Jakarta pada tahun 2013, sehingga ada kubu yang meneruskan Munas di Jakarta dan ada kubu yang membentuk pengurusan melalui Munas di Pontianak.
Ketua Umum DPP Apersi Junaedi Abdillah mengatakan asosiasi saat ini masih membereskan rekonsiliasi dengan membuat kesepakatan bersama guna mendetailkan seluruh opsi. Asosiasi itu juga masih menyusun langkah-langkah dan membicarakan seluruh rangkaian kerja penyatuan.
"Ini untuk kemudian dilaksanakan menjadi langkah-langkah penyatuan sampai nanti terwujud dan terlembagakan Penyatuan DPP secara bermartabat, legal, formal dan sesuai dengan AD/ART organisasi," jelas Junaedi di sela-sela rekonsiliasi tersebut, Rabu (14/3).
Baca Juga
Endang Kawidjaja, mewakili Apersi lainnya menilai semua langkah itu sesuai pesan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pembina organisasi asosiasi.
"Menteri berpesan dan meminta kami bersatu kembali agar Apersi menjadi kesatuan organisasi yang besar dan kuat, sehingga bisa berperan lebih optimal sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan program sejuta rumah,” ujar Endang.
Ada pun hasil tahapan rekonsiliasi dan penyatuan DPP yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, kedua pihak akan menyusun struktur kepengurusan DPP Apersi.
Kedua, tim rekonsiliasi yang dilengkapi seorang direktur dari Kementerian PUPR akan menyusun jadwal sampai dengan terlaksananya Munaslub bersama sebagai puncak proses rekonsiliasi asosiasi, penyelarasan AD/ART agar menjadi platform Munaslub DPP, menyusun pengurus inti, dan memmbuat opsi skenario penyatuan di DPD Apersi.
Ketiga, asosiasi menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk penyatuan. Keempat, proses rekonsiliasi di tiap DPD yang terdapat dua kepengurusan. Kelima, mengukuhkan DPD yang eksis saat ini.
