Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pada pekan ini akan menyelesaikan peraturan presiden atau perpres tentang kebijakan untuk mengakses satu peta.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pada pekan ini pihaknya akan mengajukan penyelesaian perpres yang sudah disusun kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang akan menyerahkan kepada presiden untuk diteken dan dirilis.
"Pekan ini kami selesaikan dulu perpresnya, kalau perpres sudah rampung baru kami susun lagi untuk peraturan menterinya," katanya kepada Bisnis, Jumat (6/4/2018).
Saat ini pemerintah juga mengklaim portal kebijakan satu peta atau one map policy yang akan pada Agustus 2018 menyisakan pemetaan 10% lagi dari total 85 peta tematik.
Portal yang akan diberi nama Inagioportal tersebut nantinya akan berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Zainal Abidin memastikan jelang dirilis presiden pada Agustus, pihaknya akan upayakan pemetaan ini selesai 100%. Adapun sejumlah kendala utama saat ini adalah kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang belum maksimal di daerah.
"Sampai sekarang sudah 90%, kendala berbeda tiap daerah tetapi utamanya pada SDM dan pembangunan simpul jaringan yang banyak belum rampung serta kekosongan-kekosongan batas antardesa," katanya.
Sementara itu, secara rinci capaian kegiatan integrasi IGT hingga Maret 2018 adalah pelaksanaan 2016, untuk wilayah Kalimantan telah tuntas 70 dari 80 peta. Pelaksanaan 2017, untuk wilayah Sumatra (69 dari 84 peta), Sulawesi (66 dari 82 peta), serta Bali dan Nusa Tenggara (64 dari 80 peta).
Adapun target pelaksanaan tahun ini untuk wilayah Jawa (34 dari 83 peta), Maluku (25 dari 82 peta), serta Papua (25 dari 83 peta).
K/L dan pemda ditargetkan untuk menyelesaikan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT paling lambat pada pertengahan Juni 2018.
Dirinya mengharapkan, pemda turut berperan aktif dan mampu memahami alur penyelesaian konflik pemanfaatan ruang/perijinan lahan di sektor kehutanan, pertambangan, pertanahan, dan tata ruang.
Pemerintah masih memastikan akan menyusun peraturan turunan terkait implementasi Kebijakan Satu Peta yang masih dijadwalkan akan rilis pada Agustus 2018.
