Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) bakal lebih agresif mendorong ekspor produk agrikulturnya ke Indonesia, sebagai upaya menyeimbangkan defisit neraca perdagangnya dengan RI.
Wakil Menteri Pertanian Bidang Perdagangan Luar Negeri AS Ted McKinney mengatakan, upaya untuk memperluas akses produk agrikultur tersebut salah satunya dengan melakukan lobi-lobi kepada pemerintah Indonesia.
“Kebutuhan produk agrikultur dari AS oleh Indonesia sangat tinggi, dan hal ini yang membuat hubungan dagang Indonesia—AS sangat kuat. Namun, kami melihat peluang ekspor yang masih bisa kami tingkatkan menuju Indonesia,” katanya, Rabu (18/7/2018).
Dia mengatakan, peluang peningkatan ekspor tersebut dibuktikannya ketika mengunjungi beberapa perusahaan tempe dan tekstil di Indonesia. Menurutnya, AS dapat menjadi mitra yang strategis untuk memasok bahan baku seperti kedelai dan kapas.
McKinney juga menyoroti fakta banyaknya hambatan ekspor produk agrikultur AS di Indonesia. Kendati demikian, dia enggan memaparkan hambatan dagang di sektor agrikultur yang dimaksudnya.
Selain itu, dalam misi dagangnya ke Indonesia kali ini, dia mengamati sejumlah toko ritel modern di Indonesia. Dia memandang adanya peluang yang sangat besar dari produk pertanian dan makanan AS untuk masuk ke pasar Tanah Air melalui toko ritel modern.
Sementara itu, Konselor Bidang Pertanian Kedutaan Besar AS untuk Indonesia Chris Ritgeers mengatakan Indonesia dan AS memiliki hubungan dagang yang sangat baik, kendati RI mengalami surplus neraca dagang sektor agrikultur.
Berdasarkan data yang dimilikinya, ekspor agrikultur Negeri Paman Sam ke Indonesia pada 2017 mencapai US$3 miliar, sebaliknya ekspor RI ke AS mencapai US$6 miliar. “Namun bukan hal tidak mungkin jika AS memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor [agrikultur] ke Indonesia, dengan proses yang adil dan terbuka,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengakui hambatan dagang nontarifproduk agrikultur Paman Sam di Indonesia masih ada, khususnya untuk apel, jeruk, dan kedelai.
“Kendati bea masuk kedelai dibebaskan, Permendag No.45/2013 mengatur impor kedelai dilakukan dengan sistem periodisasi dan sesuai dengan izin impor yang dikeluarkan Kemendag. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu hambatan,” paparnya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia menyadari kebutuhan kedelai dari AS cukup tinggi. Namun, pemerintah saat ini juga sedang berusaha membangkitkan swasembada kedelai dalam negeri.
Akan tetapi, dia melihat bahwa permintaan AS untuk mengurangi hambatan dagang produk agrikultur tersebut dapat menjadi kunci bagi Indonesia untuk melobi AS agar bersedia kembali memberikan fasilitas Generlized System of Preference (GSP).
