Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mandatori B20 Tak Akan Signifikan Menyempitkan Defisit Neraca Dagang

Perluasan mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20) ke sektor non-public sector obligation (PSO)  dinilai tidak akan terlalu efektif menekan defisit neraca perdagangan Indonesia serta membantu stabilisasi nilai tukar rupiah.
Ilustrasi bahan bakar Biodiesel B20/Reuters-Mike Blake
Ilustrasi bahan bakar Biodiesel B20/Reuters-Mike Blake

Bisnis.com, JAKARTA — Perluasan mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20) ke sektor non-public sector obligation (PSO)  dinilai tidak akan terlalu efektif menekan defisit neraca perdagangan Indonesia serta membantu stabilisasi nilai tukar rupiah.

Analis Produksi Kelapa Sawit Cofco International Roby Fauzan mengatakan, dengan konsumsi solar dalam negeri yang relatif stagnan, perluasan mandatory B20 tidak akan banyak menyerap stok minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam negeri.

“Jika targetnya mengurangi defisit neraca perdagangan dan stabilisasi rupiah, tidak akan membantu banyak. Pemerintah harus ada terobosan lain selain  penerapan implementasi B20,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, tren konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah menunjukkan penurunan. Konsumsi solar semester I/2018 hanya 7,19 juta kiloliter (kl), dari target APBN tahun ini sejumlah 15,62 juta kl.

Roby memprediksi, konsumsi solar pada semester II/2018  tidak akan sekuat paruh pertama tahun ini. Hal itu disebabkan oleh tren konsumsi nasional yang sedang melandai, sehingga memengaruhi pergerakan logistik nasional.

Dengan tren tersebut, dia memperkirakan maksimal tambahan konsumsi CPO, dari hasil penghematan impor solar sebesar 4 juta kl tahun ini, hanya akan mencapai 3,500 juta ton. Tambahan konsumsi CPO tersebut, hanya setara produksi CPO selama 1 bulan.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengatakan, perluasan mandatori B20 akan mampu menghemat cadangan devisa hingga US$5,6 miliar per tahun.

“Pasti signifikan [tekan defisit neraca perdagangan dan menstabilkan rupiah], selama ini seolah tidak terasa karena yang diwajibkan baru PSO. Nanti ketika non-PSO sudah diwajibkan, akan tampak hasilnya, terutama dari  sektor transportasi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang juga menyatakan, dengan adanya mandatori B20, harga internasional dari produk perkebunan tersebut akan turut naik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper