Penguatan SDM
Bisnis.com, JAKARTA – Dalam percaturan pembangunan manusia, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa tetangganya di Asean.
Dalam pembahasan tema Kongres Ke-20 ISEI, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwa dari data statistik, jumlah pengangguran cukup banyak disumbangkan oleh lembaga pendidikan vokasi alias kejuruan.
Hal itu, lanjutnya, merupakan cermin bahwa perangkat pendidikan berupa kurikulum belum mampu mendongkrak kualitas generasi muda.
“Lebih-lebih, kurikulumnya masih lemah. Ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri dan teknologi yang tengah berkembang,” kata pria yang biasa disapa Kecuk itu.
Pada tataran global, Program Penilaian Siswa Internasional atau PISA dari 72 negara, Indonesia masih terjerembab di level bawah.
Survei terkait dengan kemampuan matematika, sains, dan literasi terhadap siswa sekolah yang dilakukan lembaga OECD itu pun menunjukkan bahwa Indonesia mulai ditinggalkan oleh negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.
Anggota ISEI Pusat yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada Tri Mardjoko sependapat bahwa tantangan paling besar terhadap perekonomian nasional pada masa mendatang adalah ketersediaan sumber daya manusia berkualitas.
Menurutnya, meski ada visi membangun kurikulum bersama antarnegara di Asia Tenggara, pembenahan lembaga pendidikan nasional cenderung lamban.
Dia mencontohkan bahwa inovasi semestinya dilakukan di setiap level pendidikan, di antaranya menyerap pola atau budaya negara industri besar.
“Seperti halnya kita mencontohkan pola industri Jepang, mulai dari cara kerja, kemampuan, hingga riset mereka. Itu dijadikan modul pendidikan karena di Indonesia, industri besar masih banyak dari negara tersebut ,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKM Kementerian Perindustrian Eddy Siswanto mengungkapkan bahwa kementerian masih mengupayakan kemitraan antara industri dan dunia pendidikan.
Dia melanjutkan bahwa saat ini pihak industri didorong untuk bersinergi dengan kementerian terkait untuk menggodok kurikulum, terutama bidang vokasi. “Kami juga akan menyusun standardisasi berupa SKKNI yang kelak dijadikan acuan,” ungkapnya.
Eddy mengungkapkan bahwa perbaikan kualitas pendidikan mutlak dibutuhkan. Pasalnya, kesenjangan antara kebutuhan kompetensi industri dan lulusan sekolah bakal mendongkrak ongkos operasional perusahaan.
“Lambat laun, hal ini akan meningkatkan biaya perusahaan. Terlebih jika kualitas SDM kita kalah dengan negara lain di Asia Tenggara. Ini dikhawatirkan akan memicu banyak perusahaan yang memilih negara tetangga sebagai basis produksi,” katanya.
