Bisnis.com, JAKARTA -- Pinjaman pemerintah daerah China kembali menjadi sorotan setelah S&P Global Ratings melaporkan kemungkinan pinjaman yang tidak tercatat di neraca keuangan mencapai 30 triliun-40 triliun yuan, atau lebih dari Rp65.000 triliun.
Reuters melansir Selasa (16/10/2018), nilai tersebut di atas utang pemerintah yang tercatat di neraca keuangan yang besarnya 29,95 triliun yuan. Dari jumlah ini, 16,5 triliun yuan di antaranya diperoleh dari penerbitan obligasi sejak 2015.
Utang yang tidak tercatat di neraca keuangan adalah utang yang ditarik di luar kuota utang tahunan daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat dan di luar instrumen obligasi.
S&P menyatakan jika menghitung utang tersembunyi itu maka rasio utang pemerintah terhadap PDB bisa mencapai 60% pada 2017.
"Ini seperti gunung es dengan risiko kredit sebesar Titanic," demikian laporan S&P.
Meski sudah ada upaya dari pemerintah pusat untuk menekan utang sejak beberapa waktu lalu, tapi lembaga pemeringkat itu memandang progresnya masih terbatas.
Beijing juga kembali melakukan stimulus ekonomi dan melonggarkan kredit, dengan mengumumkan berbagai proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar AS dan memangkas dana cadangan bank yang sebenarnya berfungsi sebagai penahan goncangan alias buffer.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi perang dagang dengan AS.
S&P memperkirakan China memerlukan waktu setidaknya 10 tahun untuk menyelesaikan utang tersembunyi ini.
"Mengatasi risiko finansial, termasuk utang tersembunyi pemerintah lokal, adalah 1 dari 3 prioritas utama pemimpin China," tulis S&P.
