Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tetap ingin membentuk badan atau koperasi lain di luar induk koperasi yang sudah ada untuk mengelola buruh bongkar muat di pelabuhan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan keberadaan satu koperasi di setiap pelabuhan tidak mendorong kompetisi yang sehat.
"Malah kalau tidak di-manage dengan dengan baik, seolah-seolah koperasi memonopoli di situ," ujarnya, Selasa (4/12/2018).
Wisnu mengungkapkan gagasan itu sebenarnya dilematis mengingat koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) harus diinkubasi agar bertumbuh. Namun, di sisi lain, jika pelabuhan makin lama makin besar, tetapi tidak ada kompetisi yang baik, maka profesionalisme TKBM dipertaruhkan.
"Kami mendorong persaingan lebih sehat," tuturnya.
Sebelumnya pada November 2017, Kemenhub sempat menawarkan pembentukan koperasi lain di luar koperasi eksisting untuk membawahi TKBM pelabuhan.
Induk Koperasi (Inkop) TKBM menolak ide tersebut dan mengancam akan mogok nasional di seluruh pelabuhan.
