Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) optimistis dengan implementasi low carbon development atau pembanguan rendah karbon di Tanah Air, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diraih hingga kisaran 6% setiap tahun.
Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan ke depan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Oleh sebab itu, dengan menggandeng para mitra pembangunan, institusi riset tingkat nasional maupun internasional, serta kementerian/lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, menghadirkan Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon : Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia.
Kementerrian PPN / Bappenas juga akan mengarusutamakan laporan kajian yang resmi diluncurkan, Selasa (26/03/2019) tersebut pada kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
"Kita membutuhkan upaya yang lebih keras, dan PRK harus menjadi upaya lintas sektoral dan harus dijalankan bersama sama. Kita harus bersama-sama melakukan perubahan menuju PRK. PRK dapat menghasilkan produk domestik bruto (PDB) rerata sebesar 6% per tahun hingga 2045, lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan saat ini," ujarnya di selasela peluncuran PRK, Selasa (26/3/2019).
Selain itu, lanjut Bambang, PRK juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 43% pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan National Intended Contribution (NDC).
Budiono, Wakil Presiden Indonesia ke-11, selaku Local Carbon Development Innitiative (LCDI) yang melakukan penyusunan laporan PRK tersebut, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia secara sistematis mengarusutamakan RPK ke dalam rencana pembangunan.
"Kemajuan pertumbuhan kita tidak hanya diukur oleh PDB, tetapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial," tuturnya.
Transformasi ini, lanjut Budiono, menggembirakan sekaligus menantang. Pasalnya, keberhasilan PRK sangat tergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dalam negeri maupun luar negeri, serta masyarakat luas.
Menurutnya, PRK juga dinilai dapat menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada 2045, kemiskinan ektrem dapat diturunkan dari 9,8 ton dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2%. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau dengan pendapatan lebih baik.
Selain itu, kualitas udara dan air yang membaik juga dapat mencegah 40.000 kematian setiap tahunnya. PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah.
Menurutnya, diperkirakan total nilai tambah PDB mencapai US$5,4 triliun dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa.
Mari Elka Pangestu, Mantan Menteri Perdagangan, yang juga selaku Local Carbon Development Innitiative (LCDI) penyusunan laporan PRK tersebut menambahkan bahwa inisiatif PRK menjadi dasar mengindetifikasi kebutuhan investasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.
