Bisnis.com, JaKARTA - Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem keselamatan lalu lintas maritim di Indonesia.
Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Basar Antonius mengatakan kedua belah pihak akan melaksanakan studi rencana pengembangan sistem keselamatan lalu lintas maritim dengan menggandeng para ahli dan akademisi.
Menurut dia, sebagai negara kepulauan yang tergabung dalam organisasi maritim internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk penyelenggaraan lalu lintas pelayaran yang selamat dan efisien.
"Perbaikan dan upgrade terhadap sarana bantu navigasi pelayaran serta peralatan dan perlengkapan telekomunikasi maritim sangat perlu dilakukan,” ujar Basar dalam siaran pers, Minggu (30/6/2019).
Basar melanjutkan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang untuk meninjau studi-studi yang terkait dengan rencana pengembangan sistem keselamatan lalu lintas maritim yang telah dilakukan selama ini.
Kegiatan itu dibuat berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani 2017 dengan tujuan meninjau ulang Master Plan Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) yang dikeluarkan Juni 2002.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan masterplan kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek SBNP [sarana bantu navigasi pelayaran], telekomunikasi pelayaran, penetapan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian,” jelasnya.
Basar mengemukakan Ditjen Perhubungan Laut telah mengimplementasikan beberapa kegiatan yang diusulkan pada masterplan sebelumnya, salah satunya dengan membangun stasiun radio pantai yang berkemampuan Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) di beberapa lokasi.
Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan volume lalu lintas maritim, dan pengembangan teknologi maritim yang maju dalam beberapa dekade terakhir membuat rencana induk sebelumnya (MTSDP) perlu diperbarui.
“Mengingat hal tersebut, sangatlah penting untuk mengembangkan rencana induk baru dengan target minimal 20 tahun kedepan,” tegasnya.
Studi diharapkan dapat memproyeksikan gambaran holistik sektor kelautan di Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Studi masterplan itu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.
