Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Aceh siap mengawal seluruh tahapan pada proyek kerja sama pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin agar bisa berjalan dengan mulus.
Penyiapan proyek ini mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa pihaknya memberi komitmen yang kuat agar proyek kerja sama tersebut bisa menarik investor.
Dia menambahkan bahwa pihaknya berupaya menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai dengan jadwal.
"Proyek ini tidak ada kendalanya seperti di tempat lain. Kami ingin memberi komitmen yang kuat, tertib waktu. Ketika kita sepakat, kita sepakati dan tidak ingkar janji," ujarnya selepas acara penjajakan minat pasar atau market sounding, Selasa (30/7/2019).
Nova menjelaskan bahwa pengembangan RS Zainoel Abidin amat penting karena jumlah kunjungan pasien saat ini melampaui kapasitas.
Baca Juga
Rata-rata kunjungan per hari mencapai 2.000 pasien sedangkan kapasitas rumah sakit hanya 1.200 pasien per hari.
Secara umum, proyek pengembangan RS Zainoel Abidin mencakup pembangunan gedung rumah sakit, penyediaan alat kesehatan dan sistem informasi rumah sakit. Investasi untuk proyek ini ditaksir mencapai Rp1,50 triliun hingga Rp2 triliun.
Dalam penyiapan proyek kerja sama RS Zainoel Abidin, Pemerintah Provinsi Aceh mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana penyiapan proyek atau project development fund (PDF).
Direktur Utama PII Armand Hermawan mengatakan pihaknya telah mendapat mandat dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memberi fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi pada proyek ini.
Armand menambahkan bahwa proyek kerja sama RS Zainoel Abidin merupakan proyek kesehatan pertama yang menggunakan skema syariah. Nantinya, PII akan memberi penjaminan dengan akad kafalah.
“Sebagai pemberi penjaminan Pemerintah, PT PII senantiasa menunjukkan bahwa skema KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha] merupakan strategi dan solusi yang sangat efektif dalam meraih sasaran pembangunan secara lebih cepat dan tentunya dengan tata kelola yang baik," tuturnya.
