Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi revolusi industri 4.0 dengan fokus pada penciptaan nilai atau value creation dinilai perlu segera dilanjutkan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita yang resmi menjabat Menteri Perindustrian.
Agus Gumiwang bersama para menteri dan pemimpin lembaga dalam kabinet periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo akhirnya dilantik di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).
Politisi Parta Golkar yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial pada 2018 - 2019 itu menggantikan Airlangga Hartarto yang juga ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Adhi S.Lukman mengatakan hal itu menjadi langkah awal yang mesti dilanjutkan Menperin baru. Di samping itu, fokus pada penciptaan nilai pada rantai pasok global perlu dilakukan.
"Saya berharap bahwa Making Indonesia 4.0 itu dilanjutkan segera. Arah kebijakan dengan penciptaan global value chain Pak Airlangga juga diteruskan sebab menjadi modal untuk maju ke depan," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (23/10/2019).
Untuk itu, Adhi menjelaskan pihaknya berharap peraturan presiden tentang program Making Indonesia 4.0 tersebut. Regulasi itu dinilai bisa mempercepat implementasi revolusi industri 4.0 di manufaktur nasional, termasuk untuk sektor makanan dan minuman (mamin).
Agus Gumiwang, sambung dia, juga perlu mendukung itu dengan mengkaji kembali regulasi terkait bahan baku untuk mendorong sektor mamin. Regulasi terkait bahan baku, jelasnya, memberikan sejumlah kendala bagi pengembangan sektor mamin yang potensinya sangat besar.
"Pak Agus harus me-review regulasi bahan baku untuk mendukung Making Indonesia 4.0 dan agar mamin lebih maju lagi," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menilai kendala stagnasi pertumbuhan ekonomi harus dihadapi dengan mengedepankan penciptaan nilai atau value creation dalam implementasi revolusi industri 4.0. Artinya, pemerintah harus mendorong industri untuk menghadirkan produk-produk spesial dalam jumlah besar atau mass taylor-made product.
Dengan begitu, jelsanya, sektor manufaktur nasional akan berfokus pada produksi bernilai tambah dengan penyerapan sumber daya manusia yang masif.
"Value creation ini yang menurut kami menjadi ujung tombak dan prioritas agar kita bisa bertahan, syukur-syukur [ekonomi] bisa tumbuh," jelas dia.
Kementerian perindustrian, kata Fajar, harus menjadi leading sector dalam upaya tersebut. Upaya itu pun mesti didukung dengan Kementerian Keuangan melalui sejumlah kebijakan atau insentif fiskal.
Menurutnya, sejumlah insentif, seperti tax holiday dan tax allowance lebih didorong pemanfaatannya bagi sebanyak-banyaknya pelaku industri. Insenti pengurangan pajak super atau super deduction tax pun diharapkan bisa terimplementasi dengan kehadiran regulasi teknisnya, khususnya untuk penguatan research and development.
Di sisi lain, Fajar menilai Kementerian Perdagangan mesti terlibat dengan kebijakan-kebijakan yang sungguh proindustri.
"Bukan pro trader. Artinya, kebijakannya harus flexible, memiliah mana yang perlu diperketat dan mana yang perlu diperlonggar," ujarnya.
Dengan pengalaman sebagai Menperin, Fajar menambahkan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian diharapkan bisa menyinkronkan kebijakan tim ekonomi untuk mendukung akselerasi manufaktur nasional.
Di sisi lain, kata dia, pelaku usaha pun siap untuk mendukung upaya-upaya penguatan industri tersebut.
"Jadi, kelihatannya kami optimistis selama wadah dan waktu silaturahmi dengan asosiasi, Kadin diperbanyak," jelasnya.
