Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penanganan banjir di wilayah Jakarta sudah mengacu pada masterplan atau rencana induk yang ada.
Hal itu disampaikan Pemprov DKI dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Komisi V DPR, Rabu (26/2/2020). Dalam rapat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Masing-masing pemerintah provinsi mengirimkan perwakilan. Hanya Bupati Bogor Ade Yasin yang hadir sebagai satu-satunya perwakilan pemerintah daerah.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tersebut, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan masih meninjau dampak banjir yang terjadi pada Selasa (25/2/2020). Dia menyebut, penanganan banjir sudah mengacu pada rencnaa induk yang sudah ada.
"Saat ini memang masih dalam tahap direalisasikan, beberapa bagiannya. Pada Januari kemarin memang banjir yang disebabkan curah hujan tinggi, yang tertinggi dalam 150 tahun terakhir," ujarnya di Komisi V DPR, Selasa (26/2/2020).
Menurut Vera, langkah penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sama dengan yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Koordinasi antar kedua instansi juga diakui berjalan dengan lancar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
"Kolaborasi berjalan dengan baik, karena yang ada dalam masterplan, kita tidak punya masterplan lain, selain yang ada di PUPR, karena memang itu tugasnya PUPR, untuk penanganan banjir, bukan DKI saja, bicara banjir kan kita bicaranya satu kawasan DAS, ada dokumennya [masterplan]," tutur Vera.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan secara formal dan rutin pihaknya berkomunikasi dengan pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR terkait banjir. Dia mengungkapkan, banjir yang terjadi di Jakarta tidak selalu berkaitan dengan curah hujan di daerah Bogor.
"Kami tidak banjir tapi di Jakarta banjir, dari pemantauan sungai juga tidak mengkhawatirkan. Jadi jangan hanya menyalahkan Bogor ketika banjir Jakarta," tegasnya.
Lebih lanjut, Ade menekankan yang penting adalah terkait penanganan yang harus sinergi antara daerah, ibu kota dengan pusat. Dia mengungkapkan, Kabupaten Bogor sudah memiliki rencana penanganan prioritas yang akan dikerjakan pada tahun ini. Rencana tersebut meliputi penyelesaian Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Kemudian akan juga dibangun Waduk Dibeet dan Waduk Cijurey.