Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investasi Softbank Group Corp akan menutupi kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru.
Hal tersebut disampaikannya usai Presiden Joko Widodo bertemu dengan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son dan Tony Blair di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Namun Luhut enggan merinci komitmen awal nilai investasi.
"Kami sepakat tidak bicara angka dulu sampai final," katanya usai pertemuan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Luhut menyampaikan dalam pertemuan tersebut jurang perbedaan antara setiap pihak telah menyempit. Namun, menurutnya, masih ada beberapa hal teknis yang perlu dibicarakan lebih lanjut sebelum finalisasi perjanjian.
"Presiden tadi mengarahkan ada pertemuan teknis tim kami dengan timnya pak Masayoshi, tim pak Tony Blair untuk detail. Kita kasih time limit dalam waktu tiga minggu ini kita selesaikan," jelas Luhut.
Adapun skema investasi tersebut masuk dalam bentuk sovereign wealth fund. Dengan demikian pemerintah Indonesia masih terbuka dengan investor lain, baik yang berasal dari dalam negeri maupun negara lain.
Baca Juga
Nantinya investasi Softbank akan digunakan untuk seluruh keperluan menyangkut pembangunan ibu klta negara baru. Seperti diketahui, pemerintah akan membangun ibu kota baru dengan pembagian 6 klaster, antara lain pendidikan, kesehatan, riset, pemerintah, dan finansial.
Sebelumnya, Luhut sempat menyampaikan Softbank menawarkan investasi senilai US$30 miliar hingga US$40 miliar. Nilai tersebut setara dengan Rp430 triliun hingga Rp575 triliun dengan asumsi kurs Rp14.000.
Sementara itu proyeksi kebutuhan dana pembangunan ibu kota negara baru mencapai Rp466 triliun. Rencana awal dari pemerintah, pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) akan menyumbang Rp265,2 triliun (54,6 persen), APBN Rp93,5 triliun (19,2 persen) dan swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen).
APBN nantinya, kata Luhut, akan digunakan untuk membangun kantor pemerintahan. "Dan ini tidak ada masalah, karena jangka waktunya 4 tahun," katanya.
