1. NGOBROL EKONOMI: New Normal = Latah dan Salah Kaprah?
Gara-gara wabah Covid-19, istilah ini tiba-tiba populer: new normal. Banyak orang menyebutnya, mulai dari pejabat teras hingga rakyat jelata. Sampai-sampai banyak yang bingung pula, binatang apa sesungguhnya.
Sejatinya, istilah new normal merujuk pada situasi baru yang membentuk perilaku baru. Keadaan yang tiba-tiba berubah, lalu menciptakan kebiasaan baru.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Maskapai Sulit Terapkan New Normal jika Tak Ada Harmonisasi Aturan
Maskapai penerbangan dinilai sulit untuk menerapkan fase normal baru selama tidak adanya harmonisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang terjadi pada masa pembatasan sosial berskala besar.
Pemerhati masalah penerbangan yang juga Anggota Ombudsman Alvin Lie mengatakan bahwa fase normal baru di sektor penerbangan sebagai hal yang belum jelas dan pasti. Pasalnya, dalam kondisi saat ini, peraturan dan standar untuk penerbangan domestik juga masih berubah-ubah.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Menyambut New Normal Pariwisata Bali
Industri pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi Covid-19. Bali, sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, pun tak lepas dari kondisi ini dan menyiapkan protokol new normal.
Meski bukan kali ini saja Bali diterpa krisis, tetapi kondisi akibat pandemi Covid-19 mungkin menjadi tantangan yang paling tidak bisa diprediksi bagi pelaku industri pariwisata di provinsi itu. Krisis pariwisata pernah mengguncang ekonomi Bali saat wabah SARS pada 2002, Bom Bali 2002 dan 2005, serta erupsi Gunung Agung pada 2017.
Baca berita selengkapnya di sini.
4. Datang via Soekarno-Hatta, Penumpang Wajib Punya SIKM
PT Angkasa Pura II (Persero) memastikan para penumpang yang datang melalui Bandara Soekarno-Hatta wajib memiliki surat izin keluar-masuk (SIKM), sesuai dengan ketentuan pemerintah.
President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan seluruh pemangku kepentingan di 19 bandara kelolaannya bersinergi memastikan prosedur kebandarudaraan dan penerbangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di tengah pandemi Covid-19.
Baca berita selengkapnya di sini.
5. Waspada Beban Bunga Utang 2023
Pemerintah perlu mewaspadai beban anggaran yang membayangi APBN pada 2023 mendatang.
Pelebaran defisit APBN 2020 menjadi Rp1.028,5 atau 6,27 persen dari PDB dan pembiayaan utang neto yang meningkat hingga Rp1.206,9 triliun dapat memicu beban bunga utang pada belanja negara ke depan memiliki tendensi untuk meningkat.
Baca berita selengkapnya di sini.
