Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengisyaratkan upaya untuk segera mengendalikan jumlah aparatur sipil negara (ASN) guna mendorong transformasi dan efisiensi birokrasi.
Arah kebijakan tersebut tampak dari fokus belanja pegawai maupun belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dialokasikan pada tahun 2021.
"Belanja pegawai 2021 untuk mendukung sistem birokrasi," kata Sri Mulyani, Selasa (1/9/2020).
Sri Mulyani menambahkan pengendalian jumlah pegawai merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menekankan efisiensi birokrasi terutama sesudah adanya Covid-19.
Bahkan, tahun depan bukan hanya belanja pegawai, belanja modal juga akan tetap dilakukan berdasarkan prioritas dalam belanja yang lebih efisien dan selektif.
"Meskipun kita untuk tahun 2021 akan mulai mengembalikan prioritas prioritas belanja yang tertunda akibat adanya covid, namun kita tetap untuk mendukung agenda digitalisasi serta untuk pengembangan infrastruktur dan dasar," jelasnya.
Baca Juga
Adapun untuk mendorong digitalisasi tersebut, pemerintah akan menaikan belanja TIK tahun depan. Alokasi belanja TIK pada tahun 2021 mencapai Rp30,6 triliun yang salah satunya ditujukan untuk akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.
