Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan integrasi atau penggabungan sistem informasi jasa konstruksi bisa dituntaskan pada tahun depan.
Dewi Chomistriana, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa pihaknya menyusun dan menggabungkan sistem informasi jasa konstruksi (SIJK) karena proses integrasi memang sudah berjalan tapi masih terpisah-pisah.
"Akibatnya saat akan mengambil kebijakan dengan rujukan data berbeda, bisa mengakibatkan konsekuensi data serta kualitas keputusan yang diambil," ujarnya dalam webinar Digitalisasi Jasa Konstruksi bagi Kesiapan Industri yang Terintegrasi, Rabu (11/11/2020).
Menurutnya, saat ini tiap-tiap lembaga, penyelenggara usaha jasa konstruksi, pemerintah pusat dan daerah, penyedia tenaga jasa konstruksi semua menjalankan sistem secara terpisah padahal mengolah data yang memiliki kesamaan.
Oleh karena itu, dengan adanya program integrasi SIJK ke depan, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat infrastruktur di Indonesia di antaranya kecepatan waktu dalam proses lelang, efisiensi biaya, serta mendukung peningkatan produktifitas kerja.
Saat ini, integrasi yang berjalan antara Kementerian PUPR dengan pemangku kepentingan terkait dengan di antaranya Dukcapil, Ditjen Pajak Kemenkeu, LPSE atau layanan lelang daring, sistem informasi konstruksi Indonesia LPJK, serta e-monitoring online, dan layanan ini disebut Sistem Informasi Pengalaman atau Simpan.
Baca Juga
"Tentunya program ini akan meningkatkan kredibilitas lelang di Kementerian PUPR di mana tahun depan akan ada 5.000 lebih paket lelang sepanjang 2021," ujarnya.
