Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan co-firing biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap masih tidak berjalan mulus. Proyek tersebut disebut masih menemui sejumlah tantangan.
Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia Djoko Winarno menuturkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan biomassa untuk co-firing PLTU adalah masalah harga.
Menurutnya, harga yang ditawarkan PLN masih lebih rendah dibandingkan dengan harga komoditas utamanya yaitu batu bara.
"PLN itu memberikan harga HPP biomassa untuk co-firing baik itu untuk diesel maupun PLTU, menghitungnya HPP biomassa sama dengan harga batu bara," katanya dalam webinar Peran Serta IIF Menuju Pencapaian Transisi Energi 2050, bekerja sama dengan Bisnis Indonesia, Selasa (15/12/2020).
Menurutnya, sebagai solusi untuk menciptakan pengurangan pencemaran lingkungan, seharusnya energi biomassa diberi harga yang lebih baik dibandingkan dengan batu bara. Keseriusan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dinilai penting untuk masalah tersebut.
Dia mencontohkan batu bara yang dipasok untuk kebutuhan pembangkit PLN diberi keringanan berupa tidak dikenakan pajak penjualan (PPn) sebesar 10 persen. Di sisi lain, biomassa yang dipasok untuk PLN hingga saat ini masih dipungut PPn 10 persen.
Baca Juga
Kendati demikian, Djoko mengatakan bahwa dalam posisi tersebut, PLN tidak berada dalam posisi yang salah. Pasalnya, tarif listrik yang diterima trennya relatif sama dan tidak mengalami kenaikan, tapi beban PLN terlebih adanya pandemi Covid-19 relatif meningkat dengan adanya pemberian keringanan kepada masyarakat pengguna listrik berdaya 450 VA dan 900 VA.
"Jadi, ini tugas pemerintah untuk mengatur tata cara bisnis biomassa," ungkapnya.
Djoko menambahkan bahwa pihaknya sangat menantikan peraturan yang bakal mengenakan pajak terhadap komoditas batu bara. Menurutnya, pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mensubsidi biomassa di dalam negeri.
Selain itu, pengembang biomassa menantikan pengenaan pajak sesuai dengan tingkat emisi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit listrik.
"Mudah-mudahan aturan kedua tentang pajak emisi karbon ini sudah dikeluarkan mungkin PLN atau semua pembangkit swasta terpaksa harus membeli atau mengembangkan biomassa untuk mengurangi pajak yang ditanggung," jelasnya.
