Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyatakan sedang bernegosiasi dengan para investor dalam dan luar negeri terkait dengan divestasi sembilan ruas jalan tol milik perseroan.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya (WSKT) Ratna Ningrum mengatakan bahwa pihaknya telah menentukan beberapa skema divestasi sembilan ruas tol tersebut. Adapun, skema yang dimaksud adalah share swap, direct sell, dan penerbitan instrumen ekuitas.
"Mayortas jalan tol yang ditawarkan Waskita telah beroperasi, baik Pulau Jawa dan Sumatra, dan memiliki internal rate of return serta lalu lintas harian yang baik. [Hal tersebut] menjadikan aset tol tersebut cukup menarik untuk ditawarkan kepada para investor maupun sovereign wealth fund," katanya kepada Bisnis, Kamis (29/1/2021).
Ratna berujar bahwa aksi divestasi tersebut ditujukan agar perseroan mendapat dana segar. Selain itu, dana hasil divestasi akan digunakan untuk mengurangi utang dan beban bunga yang terkonsolidasi.
Alhasil, ucap Ratna, perseroan dapat melakukan investasi pada proyek investasi lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sembilan ruas tol yang akan didivestasi adalah jalan tol Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi (Seksi 1—7), Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat (Seksi 1—6), Cibitung—Cilincing (Seksi 1—4), Cinere—Serpong (Seksi1—2), Bogor—Ciawi—Sukabumi (Seksi1—4), Depok—Antasari (Seksi 1—3), Pemalang—Batang (Seksi 1—2), Batang—Semarang (Seksi 1—5), dan Krian—Legundi—Bunder—Manyar (Seksi 1—4).
Baca Juga
Dari kesembilan jalan tol tersebut, tol Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat memiliki jarak terpanjang hingga 143,25 Kilometer.
Sementara itu, kepemilikan saham tertinggi beradadi ruas Krian—Legundi—Bunder—Manyar atau 99,9 persen, sedangkan yang terendah pada ruas Depok—Antasari sekitar 25 persen.
Secara total, panjang jalan tol yang akan didvestasi oleh Waskita Karya adalah sekitar 483,53 kilometer.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Rahadian mengatakan bahwa Waskita Karya melakukan divestasi tersebut karena perseroan mengalami kesulitan likuiditas. Adapun, lanjutnya, pihaknya tidak akan mencampuri terlalu dalam aksi korporasi tersebut.
"Ini memang sebenarnya bukan full government problem. Jadi, kami tidak masuk terlalu dalam, kecuali Waskita Karya butuh dukungan," ucapnya.
