Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) akan mendukung target pemerintah untuk menambah sambungan air perpipaan hingga 10 juta sambungan rumah (SR).
Ketua Umum Perpamsi Rudie Kusmayandi mengatakan bahwa dukungan yang dimaksud adalah mendorong pendanaan alternatif pembangunan SR melalui skema business to business (B2B). Asosiasi bersedia menjadi mediator proses pendanaan berskema B2B tersebut.
"Minimal ada kira-kira 22—25 perusahaan daerah air minum sekarang sudah mulai untuk melakukan kerja sama [konstruksi SR], baik itu konsep KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha] maupun B2B," katanya usai webinar Our Challanges Are Your Opportunities, Kamis (4/3/2021).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendata akan ada 22 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) berskema KPBU. Sementara itu, sejauh ini baru ada lima proyek SPAM dengan skema B2B pada tahun ini.
Walakin, Rudie berujar PDAM di penjuru negeri akan cenderung memilih skema B2B dalam membangun SR untuk mengalirkan air minum dari SPAM tersebut. Pasalnya, pendanaan dengan skema B2B dinilai lebih sederhana dan cepat jika dibandingkan dengan skema KPBU.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, lima proyek SPAM yang akan mendapatkan pendanaan dengan skema B2B adalah SPAM Deli Serdang, SPAM Ciawi, SPAM Gresik, SPAM Tanggerang Selatan, dan SPAM Bekasi. Kelima SPAM tersebut memiliki masa konsesi yang sama, yakni hingga 2045 atau 25 tahun.
Kapasitas kelima SPAM tersebut mencapai 1.790 liter per detik (lpd) yang akan dialirkan pada sekitar 795.000 jiwa melalui 155.000 SR. Adapun, nilai investasi yang diserap dalam lima proyek SPAM tersebut mencapai Rp1,38 triliun.
Di samping itu, Rudie menilai kecepatan menjadi hal yang penting lantaran waktu tersisa untuk mencapai target penambahan 10 juta SR hanya sekitar 3—4 tahun. "Tentunya, kami mendorong anggota untuk lebih atraktif [dalam menyerap pendanaan] ke depannya dalam mencapai 10 juta SR," katanya.
Di sisi lain, Kementerian PUPR mencatat ada lima peluang peningkatan kinerja PDAM jika memilih skema B2B. Kelima peluang tersebut adalah penerapan teknologi penurunan angka kehilangan air sampai dengan 20 persen, penerapan teknologi otomasi, peningkatan efektivitas penagihan, peningkatan efisiensi produksi setidaknya 90 persen, dan memperluas cakupan layanan menjadi 100 persen.
Untuk mencapai target pembangunan 10 juta RS hingga 2024 dibutuhkan investasi sekitar Rp108,9 triliun. Sementara itu, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) hanya mengalokasikan sekitar Rp34,9 triliun atau sekitar 32 persen dari total anggaran.
Kementerian PUPR menargetkan kerja sama investasi dengan skema KPBU dan B2B dapat menyumbang sekitar Rp30 triliun atau 28 persen dari total anggaran.
Yudha menilai pembuatan laman resmi terkait proyek SPAM nasional dapat menambah kontribusi pendanaan swasta.
