Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai implementasi program co-firing biomassa di PLTU memerlukan dukungan insentif dari pemerintah.
Putra Adhiguna, Energy Economics and Policy Specialist IEEFA, mengatakan bahwa masih banyak tantangan yang perlu dijawab untuk mengimplementasikan co-firing seperti terkait dengan kelayakan ekonomi dan stabiltas pasokan bahan baku.
Co-firing adalah pembakaran dari dua (atau lebih) jenis material yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Salah satu keuntungan dari pembakaran bersama adalah pembangkit yang sudah ada dapat digunakan untuk membakar bahan bakar baru, yang mungkin lebih murah atau lebih ramah lingkungan.
Rencana co-firing yang diajukan pemerintah diperkirakan memerlukan penciptaan industri biomassa dalam skala yang sangat besar untuk menyediakan suplai bahan bakar co-firing yang stabil sebesar 4 juta ton sampai 8 juta ton setiap tahun.
"Kapasitas kita di cangkang sawit itu 1,7 juta ton dan hampir semua diekspor karena Jepang dan Korea Selatan mau beli hampir dua kali lipat dari harga batu bara," ujar Putra dalam diskusi virtual pada Selasa (16/3/2021).
"Nah, dengan ini apakah bisa compete dengan harga ekspor yang cukup tinggi dan memastikan industri bisa terbangun dengan stabil? Itu tidak mudah," tuturnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, aplikasi co-firing biomassa di negara lain memerlukan dukungan kuat dari pemerintah, seperti Jepang yang memberikan dukungan berupa penerapan feed in tariff.
Contoh lainnya, di Inggris implementasi co-firing di salah satu pembangkit terbesarnya seketika terhenti setelah subsidi dari pemerintah ditarik pada 2011. Inggris kemudian mengonversi pembangkit dari batu bara ke biomassa sepenuhnya dan memerlukan dukungan dana publik lebih dari 700 juta pound sterling pada 2019.
Jadi, menurut Putra, bisa dilihat bahwa co-firing sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang diberikan pemerintah. “Dukungan kebijakan itu bisa berupa subsidi, pengurangan ini itu, dan sampai saat ini kita belum dengar bagaimana dukungan pemerintah untuk mendorong PLN mengimplementasikan co-firing," kata Putra.
IEEFA pun menyarankan agar implementasi co-firing ditargetkan dalam skala regional terlebih dulu daripada mengimplementasikannya dalam skala nasional secara bersamaan. Implementasi co-firing, ungkapnya, harus diuji lebih dulu hingga bisa terbukti supply chain biomassa berkembang dengan baik dan bisa diaplikasikan di daerah lainnya.
