Bisnis.com, JAKARTA – Hingga 19 Agustus, realisasi serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 46,44 persen atau senilai Rp66,49 triliun dari total anggaran Rp143,19 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19.
Sampai 19 Agustus 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang berubah dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp143,19 triliun, realisasinya sudah 46,44 persen atau senilai Rp66,49 triliun dan progres fisik sebesar 49,67 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan 3 prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis, efektif yakni tepat sasaran, dan efisien.
"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] dampak pandemi Covid-19," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/8/2021).
Total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yang meliputi pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Baca Juga
Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01 persen atau senilai Rp14,02 triliun dari total anggaran PKT 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” kata Basuki.
Ia menekankan program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Ada 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19.
Selain PKT, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp173,93 miliar.
Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87 persen, pembelian Rosin Ester sebesar Rp24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp100 miliar dengan progres 28,28 persen.
Untuk mendukung PEN, Kementerian PUPR memiliki 4 program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 57,81 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 23,49 persen, dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp161 miliar dengan progres 37,41 persen.
Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP), saat ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72 persen dan progres keuangan 48,37 persen atau senilai Rp1,59 triliun dari total anggaran Rp3,29 triliun untuk 5 DSP yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang-Manado-Bitung.
