Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun memesankan pemerintah untuk terus mempertahankan subsidi atau bantuan minyak goreng curah bagi masyarakat miskin.
Rudi menyebutkan bahwa keputusan terkait pencabutan subsidi minyak goreng curah yang dipilih pemerintah, dapat menimbulkan masalah baru yang akan semakin membebani masyarakat.
Menurutnya, sebelum mengesahkan kebijakan tersebut, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan diri kepada golongan masyarakat prasejahtera, agar dapat mengetahui apakah langkah tersebut telah sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kita melihat kondisi masyarakat, kalau masyarakatnya sedang susah, berarti pemerintah wajib untuk membantu,” jelas Rudi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/5/2022).
Adapun Politisi Nasdem tersebut menilai bahwa perlu adanya transparansi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana (BPDPKS) terhadap masyarakat, terkait penyedian subsidi dana minyak goreng curah.
“BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat tetapi penyalurannya tidak tepat. Seharusnya mereka itu terbuka kepada rakyat dalam hal ini wakil rakyatnya juga, tentu kita akan selidiki lagi permasalahannya ada dimana,” tegas Rudi.
Baca Juga
Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei mendatang.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan bahwa kebijakan minyak goreng domestik bakal kembali beralih pada kewajiban pasokan dalam negeri yang dibarengi dengan domestic price obligation atau DPO.
Kendati demikian, Putu menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum memutuskan ihwal besaran persentase DMO untuk produksi minyak goreng tersebut.
