Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha batu bara menanti sosialisasi pemerintah terkait dengan wacana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) subsidi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan industri.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan sosialisasi perlu dilakukan sebagai instrumen untuk menakar efektivitas dari BLU terhadap kewajiban pemenuhan kebutuhan industri.
"Sampai saat ini kami masih menunggu sosialisasi resmi dari pemerintah. Efektifitas dari BLU belum bisa ditakar sepanjang belum ada sosialisasi mengenai konsep dari BLU tersebut," kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (5/7/2022).
Dalam sejumlah rapat yang dilakukan dengan pemerintah beberapa waktu lalu, APBI menilai masih perlu dilanjutkan karena pemahaman mengenai konsep penerapan BLU belum tersampaikan secara utuh kepada pelaku usaha.
Dengan kata lain, pengusaha batu bara belum sepenuhnya mengetahui perkembangan terkini mengenai konsep BLU sehingga masih menunggu sosialisasi resmi dari pemerintah.
Selain itu, pengusaha batu bara meminta pemerintah melakukan kajian lebih mendalam mengenai cakupan pemungutan penyaluran dana kompensasi DMO batu bara yang belakangan ini juga akan mencakup industri non-kelistrikan, kecuali smelter.
Hendra mengatakan ide awal pembentukan DMO adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan pasokan batubara untuk kelistrikan nasional.
"Setahu kami, ide awal pembentukan DMO adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan pasokan batubara untuk kelistrikan nasional," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, kata Hendra, diharapkan skema dari pemungutan dan penyaluran dana kompensasi DMO dilakukan dengan menjunjung tinggi transparansi serta tidak merugikan baik PLN maupun pemasok batu bara.
