Saran Bank Dunia untuk Negara Berkembang
Berikut saran dari Bank Dunia terkait penyusunan kebijakan dalam rangka menghadapi risiko resesi global dan krisis keuangan di negara berkembang pada 2023.
1. Untuk bank sentral
Bank sentral harus mengomunikasikan keputusan kebijakan dengan jelas sambil menjaga independensi mereka. Hal itu dapat membantu menopang ekspektasi inflasi dan mengurangi tingkat pengetatan yang diperlukan.
Di negara maju, bank sentral harus mengingat efek limpahan lintas batas dari pengetatan moneter. Di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, mereka harus memperkuat peraturan makroprudensial dan membangun cadangan devisa.
2. Untuk pemerintah
Otoritas fiskal perlu secara hati-hati mengkalibrasi penarikan langkah-langkah dukungan fiskal sambil memastikan konsistensi dengan tujuan kebijakan moneter. Fraksi negara-negara yang mengetatkan kebijakan fiskal tahun depan diperkirakan akan mencapai level tertinggi sejak awal 1990-an.
Hal itu dapat memperkuat dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan. Pembuat kebijakan juga harus menerapkan rencana fiskal jangka menengah yang kredibel dan memberikan bantuan yang ditargetkan kepada rumah tangga yang rentan .
3. Untuk pihak lainnya
Pembuat kebijakan ekonomi lainnya perlu bergabung dalam perang melawan inflasi—terutama dengan mengambil langkah-langkah kuat untuk meningkatkan pasokan global. Hal itu termasuk:
- Meringankan kendala pasar tenaga kerja
Langkah-langkah kebijakan perlu membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi tekanan harga. Kebijakan pasar tenaga kerja dapat memfasilitasi realokasi pekerja yang dipindahkan. - Meningkatkan pasokan komoditas global
Koordinasi global dapat sangat membantu dalam meningkatkan pasokan makanan dan energi. Untuk komoditas energi, pembuat kebijakan harus mempercepat transisi ke sumber energi rendah karbon dan memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi. - Memperkuat jaringan perdagangan global
Pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk mengurangi kemacetan pasokan global. Mereka harus mendukung tatanan ekonomi internasional berbasis aturan, yang menjaga dari ancaman proteksionisme dan fragmentasi yang selanjutnya dapat mengganggu jaringan perdagangan.
