Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei lembaga think tank Indikator Politik Indonesia mencatat bantuan kepada rakyat kecil yang dilakukan Presiden Joko Widodo seperti BLT UMKM, Bansos, BSU menjadi penopang pemulihan kepercayaan setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 lalu.
Dalam survei yang dilangsungkan pada 13 sampai dengan 20 September 2022 lalu itu, kepercayaan kepada pemerintahan Joko Widodo perlahan pulih dengan tingkat capaian 67,1 persen. Perinciannya, 53,4 persen cukup puas dan 13,7 persen sangat puas.
Sedangkan responden yang tidak puas sebanyak 25,3 persen dan 5,5 persen tidak puas sama sekali. Sedangkan tidak menjawab sebanyak 2 persen.
"Kepuasan terhadap kinerja Presiden sedikit mengalami kenaikan dibanding survei awal September setelah kenaikan harga BBM dari 63 persen ke 67 persen. Namun dibanding survei bulan lalu sebelum kenaikan harga BBM, approval Presiden sedikit mengalami penurunan," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Minggu (2/10/2022).
Selain tebar dana tunai melalui helikopter uang BLT, peningkatan kepercayaan kepada pemerintah Jokowi juga ditopang pembangunan infrastruktur jalan hingga jembatan (19,4 persen). Lainnya, di bawah 10 persen yakni orangnya merakyat (6,5 persen), kinerjanya bagus (6 persen), serta orangnya baik (4,7 persen).
Sedangkan dari masyarakat yang tidak puas akan kinerja Jokowi (30,8 persen), alasan utamanya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok (35,2 persen dari tidak puas), bantuan tidak merata (17,4 persen), kemiskinan (6,6 persen), kurang berpihak kepada rakyat (5,4 persen), hingga kinerjanya buruk (4,5 persen).
Baca Juga
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo menjadi faktor yang sangat menentukan minat investasi di Indonesia.
Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap presiden sebagai kepala negara bakal mampu menarik minat swasta sebagai instrumen vital dalam penciptaan lapangan kerja, untuk menanamkan modal di Tanah Air.
"Sektor swasta akan berinvestasi apabila ada trust kepada negara. Dalam kondisi seperti saat ini, kepercayaan terhadap presiden sangat menentukan minat investasi," ujar Bahlil.
Dia menilai investasi bakal menjadi solusi bagi 7 juta orang yang diperkirakan sedang mencari lapangan pekerjaan. Angka tersebut, sambungnya, jauh di atas volume angkatan kerja nasional, yakni sebanyak 2,9 juta orang per tahun.
Adapun, kata Bahlil, alasan sektor swasta menjadi tumpuan dalam hal penciptaan lapangan kerja karena sektor ASN melalui TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hanya menerima pekerja tidak lebih dari 1 juta orang per tahun.
.jpg?w=348&h=261)
