Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak lagi menyampaikan data saldo pemerintah daerah atau pemda yang tersimpan di bank dalam konferensi pers APBN Kita edisi Desember pada Selasa (20/12/2022).
Konferensi pers APBN Kita merupakan agenda rutin berisi pemaparan data dan kondisi terkini dari keuangan negara, yang biasanya berlangsung pada akhir bulan. Sri Mulyani menjabarkan data penerimaan negara, realisasi belanja, hingga postur APBN secara keseluruhan.
Dalam bagian belanja negara, Sri Mulyani selalu memaparkan realisasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemda. Di situ, dia pun selalu menyampaikan data mengenai nominal saldo pemda yang tersimpan di perbankan.
Kondisinya berbeda dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (20/12/2022), ketika Sri Mulyani memaparkan data APBN per 14 Desember 2022. Dia tidak membuka data saldo bank yang tersimpan di pemda seperti biasanya, berupa perkembangan saldo bulan ke bulan dalam beberapa tahun terakhir.
Bahkan, tidak ada sedikit pun pembahasan mengenai itu. Padahal, biasanya Sri Mulyani 'getol' mengingatkan pemda untuk merealisasikan belanja demi mendukung pemulihan ekonomi dan agar keuangan negara bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa ada pihak yang tidak senang apabila dia menyampaikan data saldo pemda yang mengendap di perbankan itu. Dia tidak menyebut siapa pihak terkait, apakah pemerintah dari suatu daerah atau pihak lainnya.
"Pemerintah daerah suka, kalau saya menyampaikan dana di perbankannya tinggi, kadang-kadang ada yang enggak senang juga," ujar Sri Mulyani di acara serah terima hibah barang milik negara Kementerian PUPR tahap II, Rabu (7/12/2022).
Pada Agustus 2022, saldo pemda di bank tercatat masih Rp203,4 triliun, tetapi pada September 2022 naik menjadi Rp223 triliun dan Oktober 2022 mencapai Rp278,7 triliun. Angkanya malah semakin meningkat pada November 2022, menjadi RP278,7 triliun.
Sri Mulyani memperkirakan bahwa pada Desember 2022 akan terdapat sekitar Rp100 triliun saldo pemda yang ada di perbankan, karena sebagian di antaranya terealisasi perlahan. Sisa uang itu merupakan dana yang tidak terpakai atau terbelanjakan, meskipun sudah terdapat percepatan realisasi pada akhir tahun.
"Nanti akhir tahun memang tetap ada sih yang mengendap sekitar Rp100 triliun. Itu kan cukup besar, dari Rp800 triliun sekitar Rp100 triliun pada akhir tahun ternyata memang tidak tergunakan," ujar Sri Mulyani.
Hingga November 2022, nominal saldo tersimpan dari pemda kabupaten/kota yang tertinggi berada di wilayah Jawa Timur. Jumlahnya naik dari posisi bulan sebelumnya dan membuat Jawa Timur selalu konsisten menjadi daerah dengan saldo mengendap tertinggi.
Selain Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi tiga wilayah dengan saldo pemerintah kabupaten/kota tertinggi yang masih berada di bank.
Adapun, dari sisi provinsi, wilayah dengan saldo tertinggi di perbankan adalah DKI Jakarta. Sementara itu, catatan saldo terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat.
Nilai saldo di bank berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah terkait. Pemda dengan catatan saldo 'nganggur' yang tinggi bisa terjadi karena kapasitas fiskalnya yang memang sangat besar, atau karena realisasi belanjanya yang tidak optimal.
Sementara itu, daerah dengan nominal saldo 'nganggur' yang kecil bisa jadi belanjanya sudah optimal. Tidak menutup kemungkinan juga dia memiliki kapasitas fiskal yang kecil sehingga nominal saldo 'nganggur' kecil, meskipun belanjanya tidak optimal.
