Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, menghadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko hari ini, Senin (7/8/2023) untuk membahas kelanjutan proyek sistem transaksi tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF).
Sebagaimana diketahui, uji coba MLFF di Jalan Tol Bali-Mandara batal diterapkan pada 1 Juni 2023. Teknologi sistem MLFF dinilai belum memenuhi key performance indicator atau KPI yang disepakati.
Seiring dengan hal tersebut, Moeldoko menyampaikan bahwa permasalahan tersebut perlu diselesaikan secara internal agar ditemukan penyelesaian masalah yang dapat berkontribusi baik untuk kedua belah pihak.
Di samping itu, dia juga menuturkan bahwa sistem yang ditawarkan oleh Hungaria harus disesuaikan dengan yang berlaku di Indonesia.
”Perlu ditemukan keseimbangan baru untuk kedua belah pihak dalam penyelesaian proyek ini, dan hal ini sudah menjadi perhatian langsung oleh Bapak Presiden,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/8/2023).
Moeldoko menilai, implementasi sistem MLFF perlu memperhatikan sejumlah hal, mulai dari legalitas, penegakkan hukum, sistem pusat, kesiapan teknis seperti kamera, mobil, sistem cloud, hingga pengoperasian sistem itu sendiri.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga menyampaikan bahwa sistem yang berhasil diterapkan di Hungaria belum tentu akan berhasil di Indonesia.
Sehingga, dibutuhkan diskusi-diskusi dengan para pihak terkait untuk dapat menguraikan permasalahan yang terjadi di proyek sistem layanan transaksi tol non-tunai nirsentuh tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lilla Karsay menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Hungaria saat ini terus berupaya untuk menjalankan negosiasi agar kelancaran proyek Tol Bali Mandara tersebut dapat segera diaplikasikan di Indonesia.
“Meskipun terdapat berbagai halangan terkait implementasi proyek tol ini, kami dari pihak Pemerintah Hungaria secara terbuka membuka diskusi dengan pihak terkait, dan pastinya kami tidak ada niatan untuk melaksanakan proyek ini hanya dari cara kami, berbagai penawaran yang dapat menjadi persetujuan positif kedua belah pihak akan kami tunggu,” ujar Lilla.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek MLFF tetap berlanjut.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan uji coba MLFF akan tetap dilakukan di Bali. Namun, dia tak dapat memberikan kepastian jadwal baru uji coba MLFF.
"Ya lanjut terus, itu kan [masalah] internal saja. Saya memang belum dapat laporan resmi BPJT tapi kalau saya tanya ada apa ini? Itu hanya internal, nggak ada pengaruhnya ke proyek. Itu kan investasi, nggak ada APBN," kata Basuki, Rabu (7/6/2023).
Di samping itu, dia mendorong pengkajian kembali kesiapan teknologi MLFF sesuai dengan Key Perfomance Indicator (KPI) yang telah ditentukan sekaligus mengesahkan sanksi yang akan diberlakukan.
Basuki pun menepis kabar bahwa induk usaha RITS di Hungaria yakni Roatex Ltd. Zrt menolak untuk menyesuaikan aturan dan kondisi di Indonesia terkait MLFF.
"Kalau nggak [ikut aturan] ya kan nggak dikerjakan, ini kan sudah dikerjain tinggal dicoba," ujarnya.
