Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono pamer keberhasilan reformasi agraria di Indonesia dalam forum Land Conference 2024 yang digelar oleh World Bank atau Bank Dunia di Amerika Serikat.
“Alhamdulillah, di hadapan para delegasi dari berbagai belahan dunia pada Konferensi Tanah Bank Dunia saya memaparkan kisah sukses Indonesia dalam melaksanakan reformasi agraria,” kata AHY, dikutip melalui Instagramnya, Selasa (14/5/2024).
Melalui video yang diunggah ke akun Instagram resminya @agusyudhoyono, AHY, sapaan akrabnya memamerkan bahwa Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinannya sukses mengakselerasi pendaftaran dan pemetaan lebih dari 112 juta lahan di Indonesia.
“Hasilnya cukup luar biasa, karena pada tahun 2017, baru 46 juta bidang tanah yang berhasil digarap,” ujarnya.
AHY menyampaikan, setidaknya sudah lebih dari 112 juta bidang tanah yang didaftarkan, dari total target 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Itu artinya, lanjut dia, terjadi peningkatan sekitar 250% dalam tujuh tahun terakhir.
Dengan pencapaian tersebut, AHY optimistis target sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan selesai di 2025. Untuk mencapai target tersebut, dia menyatakan pemerintah harus mengubah pola pikir masyarakat agar mereka dapat memahami dengan jelas manfaat memiliki sertifikat tanah dan risikonya jika tidak memiliki sertifikat, melalui kampanye sosialisasi secara efektif.
Baca Juga
Mengenai masalah sumber daya pemerintah yang terbatas, AHY mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan insentif, misalnya dengan menghapuskan pajak pendaftaran pertama. Menurutnya, hal tersebut terbukti efektif dalam mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.
“Jadi singkatnya, kunci keberhasilan dalam memasuki dunia ini adalah pendekatan lintas sektoral yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ke depannya, AHY menyebut bahwa kisah sukses ini akan terus dipedomani menjadi best practice bagi semua pihak untuk terus mengejar target pendaftaran dan pemetaan tanah.
“Tetapi orientasi akhirnya bukan sekedar angka statistik, melainkan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, upaya memberantas mafia tanah menjadi salah satu program prioritas AHY usai resmi dilantik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
AHY mengatakan bahwa meski hanya memiliki waktu sekitar 8 bulan sebagai Menteri ATR/BPN, tapi dia mengaku yakin dapat melaksanakan tugas dengan baik.
“Kami menyadari ini masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” kata AHY kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, terdapat 3 pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikannya dalam 8 bulan ini, di antaranya secara masif untuk mendorong sertifikasi elektronik.
AHY mengatakan bahwa program tersebut bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpangtindihan dan permainan dari mafia tanah.
