Bisnis.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ungkap nasib penyaluran pupuk subsidi di semester II/2024 seiring dengan anggaran tambahan yang belum tersedia.
Direktur Utama PIHC, Rahmad Pribadi menyebut petani di sekitar 100 kabupaten akan kehabisan alokasi pupuk subsidi pada Juli 2024. Alokasi pupuk subsidi yang dimaksud merupakan kontrak pertama sebesar 4,7 juta ton yang telah diteken Kementerian Pertanian dengan PIHC di awal tahun.
Sementara itu, untuk kontrak penyaluran tambahan alokasi subsidi pupuk terbaru menjadi 9,5 juta ton hingga saat ini belum ditekan lantaran anggaran yang belum siap.
"Karena kontraknya sedang dalam proses, kalau secara normatif kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontrak," ujar Rahmad, Rabu (17/7/2024).
Kendati demikian, perseroan akan terus melanjutkan penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan alokasi terakhir yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1/2024 sebesar 9,55 juta ton di tahun ini.
Rahmad membeberkan, instruksi itu datang dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mendesak agar penyaluran pupuk subsidi tidak berhenti meskipun kontrak dan anggaran belum tersedia. Bahkan, kata Rahmad, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta penyaluran pupuk subsidi tetap mengacu pada alokasi yang telah disepakati yaitu 9,5 juta ton.
Baca Juga
"Ini sedang kita garap supaya itu [penyaluran pupuk subsidi] bisa dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena menyalurkan tanpa ada kontrak jadi tantangan," ungkapnya.
Rahmad meyakinkan bahwa pihaknya tetap akan menjamin ketersediaan pupuk subsidi di berbagai daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung peningkatan produksi pangan di kalangan petani.
"Ini keadaan darurat, Indonesia membutuhkan produksi pertanian yang tidak terganggu, kami pun sepakat dengan pemerintah," jelasnya.
