Bisnis.com, JAKARTA – Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terpantau mengalami perubahan yang signifikan tepat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan dalam alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terjadi pergeseran anggaran Non K/L ke K/L. Di mana sebelumnya direncanakan anggaran K/L senilai Rp1.094,66 triliun, menjadi Rp1.160,09 triliun.
“Jadi kami sudah sisir, ditampilkan kepada Pak Presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama Ibu Menteri [Sri Mulyani] dan Pak Wamen [Thomas Djiwandono]. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan,” ungkapnya dalam Rapat Panja BPP Badan Anggaran DPR, Selasa (10/9/2024).
Isa menjelaskan melalui penyesuaian anggaran tersebut, nominal BPP 2025 senilai Rp2.701,44 triliun tidak berubah dari Postur Sementara APBN 2025 yang pekan lalu disetujui oleh Banggar.
Penyesuaian terjadi dengan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L. Akibatnya, anggaran belanja Non K/L mengalami penurunan dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.
Lebih lanjut, Isa menyampaikan rinciannya untuk program belanja Non K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang pihaknya geser dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun.
Baca Juga
“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” jelasnya.
Berdasarkan paparannya, Program Pengelolaan Belanja Lainnya ini mencakup kebijakan terkait antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Kemudian antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik.
Pos belanja ini juga diperuntukkan sebagai antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi misi dan program kerja pemerintahan baru.
Sebagaimana diketahui dari unggahan Instagram @smindrawati kemarin, dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dirinya mengungkapkan pembahasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan APBN 2024 dan outlook-nya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah presiden terpilih.
“Kedua, perkembangan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan,” tulis Sri Mulyani, Senin (9/9/2024).
Kurang dari satu bulan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus lalu, pemerintah dah DPR setidaknya telah dua kali menyesuaikan postur. Dalam dua kali penyesuaian itu pula, anggaran Non K/L telah digeser ke K/L total senilai Rp173,9 triliun.
Pada rapat Banggar pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L senilai Rp117,8 triliun.
Di mana Rp113 triliun diperuntukkan untuk program Quick Win Prabowo-Gibran, dan sisanya untuk antisipasi penambahan anggota DPR/MPR.
